loading...
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ADPU4410 Kebijakan Publik lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan soalnya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan pada semester 7. Pada artikel kami sebelumnya kami juga telah berbagi Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 7, terakhir kami berbagi Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4439 Perubahan Sosial dan Pembangunan yang tentunya juga kami sertakan dengan kunci jawabannya. Kami tahu bahwa menjadi Mahasiswa Universitas Terbuka memang perlu mempelajari materi pada modul secara mandiri, hal ini yang mana kita tahu bahwa, pertemuan tutorial yang hanya dilakukan beberapa kali saja dalam satu semester.
Mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri, belajar mandiri tentunya tidak semua mata kuliah bisa dipelajari mengingat kesibukan Mahasiswa. Untuk itu dengan adanya Soal Ujian UT seperti ini bisa membantu Anda dalam memahami materi yang ada dengan mempelajari soal-soal yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabannya. Tak hanya Soal Ujian UT saja, kami juga memberikan berbagai hal lainnya terkait tugas Anda sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka, seperti Contoh Laporan PKP, Contoh Laporan PKM dan lainnya.
Dengan adanya Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan dan berbagai Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang telah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih dimudahkan dalam mempelajari isi materi pada modul. Dengan hal ini Anda akan lebih bisa menghemat waktu Anda untuk mempelajari semua materi di mata kuliah Anda.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 7 lainnya:
Tentunya Anda akan sangat dimudahkan dengan adanya soal seperti ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, karena dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Jadi Anda sangat dimudahkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda.
Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah ADPU4410 Kebijakan Publik lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.
A. aspirasi dan tindakan elit politik dalam aktivitas politiknya
B. semua tindakan negara
C. serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang
D. pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik
Jawab:
C. Benar, sebab C adalah arti kebijakan publik
2. Perhatikan contoh berikut: Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo. Dari contoh tersebut, instruksi tersebut menggambarkan...
A. kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang
B. kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang
C. kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang
D. kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang
Jawab:
A. Benar, sebab A adalah contoh kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang yakni Presiden yang kebijakannya berdampak kepada banyak orang yakni jajaran enteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo serta masyarakat umum korban Lapindo
3. Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai....
A. serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama
B. serangkaian tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu
C. suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai
D. suatu pemecahan masalah tertentu
Jawab:
C. Benar, sebab C adalah karakteristik pembuatan keputusan yang membedakannya dari pembuatan kebijakan
4. Pada hakikatnya, kepentingan publik (public interest) merupakan...
A. harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni
B. persepsi masyarakat tentang kebutuhannya
C. semua harta negara
D. segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya
Jawab:
D. Benar, sebab D adalah hakikat kepentingan publik (public interest)
5. Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik....
A. bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara
B. bertugas menjalankan kebijakan negara
C. melakukan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat
D. membangun institusi politik dalam negara
Jawab:
A. Benar, sebab A adalah fungsi politik dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi
6. Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa tugas dan fungsi adminitrator publik adalah...
A. menjadi negarawan yang sesungguhnya dan tidak terlibat politik negara
B. melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik
C. mengawasi nilai-nilai dalam proses politik
D. semata-mata melaksanakan kebijakan publik
Jawab:
B. Benar, sebab B adalah pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif
7. Hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah adminitrasi pembangunan merupakan…
A. berorientasi pada masa kini sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang
B. menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan
C. stabilisator keadaan sosial dan politik sedangkan administrasi negara adalah akumulator pembangunan negara.
D. wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan
Jawab:
D. Benar, sebab administrasi pembangunan adalah wujud administrasi negara yang lebih maju dan prinsip-prinsip administrasi negara diterapkan oleh administrasi pembangunan
8. Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah...
A. mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi.
B. mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat
C. membuat nilai-nilai baru yang mengikat masyarakat
D. melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut
Jawab:
A. Benar, sebab A adalah kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan
9. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholders), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan...
A. kepemimpinan yang berwibawa
B. penegak hukum yang cerdas
C. pengetahuan hukum yang luas
D. sistem nilai etika yang kuat
D. Jawaban: D sebab sistem nilai etika yang kuat menjadi landasan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yang didukung para pemangku kepentingan kebijakan
10. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator, adalah...
A. ikut memilih
B. meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif
C. menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu
D. mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu
Jawab:
B. Benar, sebab B adalah salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator
11. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, adalah…
A. mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan
B. membuka hubungan perdagangan negara dengan negara lain.
C. penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan
D. penentu kebijakan luar negeri.
Jawab:
C. Benar, sebab C adalah salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan
12. Salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan pengaruh politiknya melalui ikatan emosional akibat kedekatan hubungan dengan para pembuat kebijakan negara, merupakan teknik...
A. kontribusi untuk kampaye
B. kampanye publikasi besar-besaran
C. melakukan tekanan melalui publikasi
D. pengaruh pribadi
Jawab:
D. Benar, sebab D adalah salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan pengaruh politiknya melalui ikatan emosional akibat kedekatan hubungan dengan para pembuat kebijakan
13. Arti yang terkandung sebagai masalah kebijakan adalah...
A. konflik sosial
B. konflik horisontal dan vertikal
C. kebutuhan atau ketidakpusasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan
D. problema umum yang saling bertentangan
Jawab:
C. Benar, sebab C adalah arti yang terkandung sebagai masalah kebijakan
14. Agenda sistemik berbeda dengan agenda pemerintah, sehingga agenda sistemik diartikan sebagai...
A. semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan
B. tuntutan-tuntutan dalam sistem politik
C. urutan daftar masalah dengan masalah terpenting sebagai prioritas
D. uraian masalah-masalah lama dan baru yang khas serta konkret dimana pembuat kebijakan menilainya sebagai masalah publik dan melakukan tindakan serius terhadapnya
Jawab:
A. Benar, sebab A adalah pengertian dari agenda sistemik
15. Berikut ini pengertian proses perumusan usulan kebijakan, yakni kegiatan...
A. membuat daftar nominatif urutan masalah-masalah publik berdasarkan skala prioritas secara politis
B. menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu
C. melegitimasi kebijakan definitif
D. melaksanakan kebijakan untuk memecahkan masalah publik
Jawab:
B. Benar, sebab proses perumusan usulan kebijakan
16. Salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik adalah...
A. organisasi non pemerintah
B. partai politik
C. pejabat atau badan yang berwenang
D. rakyat langsung
Jawab:
C. Benar, sebab C adalah salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik
17. Kebijakan negara Myanmar melakukan berbagai perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara yang baru, saat berubah dari negara Burma menjadi negara Myanmar , adalah contoh dari kebijakan…
A. liberal
B. mandiri terlaksana (self-executing)
C. redistributif
D. regulator
Jawab:
B. Benar, sebab berbagai kebijakan perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara dari negara lama ke negara baru merupakan contoh kebijakan self-executing
18. Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi jika telah dilegitimasi pemerintah, adalah…
A. adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum
B. adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.
C. banyaknya anggota legislatif perempuan yang masih permisif terhadap pornografi
D. pemerintah RI yang sekarang berasal dari partai yang tidak populer
Jawab:
B. Benar, sebab A adalah salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan menurut Anderson
19. Teknik untuk menilai kebijakan program pemerintah ”wajib belajar 9 tahun” dapat dinilai dengan cara...
A. ekspresionistis
B. impresionistis
C. mengasumsikan opini publik
D. persepsional
Jawab:
B. Benar, sebab menurut Charles O. Jones, impresionistis adalah salah satu teknik untuk mengukur kebijakan publik, selain ilmiah dan sistematis.
20. DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang tepat bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah…
A. daya guna
B. objektivitas
C. relevansi
D. validitas
Jawab:
C. Benar, sebab kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah relevansi
21. Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi bahan bakar minyak dapat terkena pada masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan bermotor, dengan adanya kenaikan harga bahan pangan dan sandang. Dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak...
A. biaya tidak langsung (indirect cost)
B. eksternalitas positif
C. limbah kebijakan (spillover effects)
D. tidak diharapkan (unintended consequences)
Jawab:
C. Benar, sebab C adalah dampak kebijakan terhadap situasi atau masyarakat yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan
22. Menurut Dye, salah satu yang membedakan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, adalah karaktersitik advokasi kebijakan adalah ...
A. menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil sedangkan analisis kebijakan tidak perlu menjelaskannya
B. menilai proses sistem politik sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya
C. mencakup pengumpulan data sedangkan analisis kebijakan tidak mencakup pengumpulan data
D. membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik
Jawab:
D. Benar, sebab D salah satu faktor perbedaan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan
23. Salah satu komponen dalam analisis kebijakan, antara lain...
A. biaya advokasi kebijakan (advocacy cost)
B. fisibitas politik (political feasibility)
C. pelaku kebijakan (political subject)
D. penilai kebijakan (political assessor
Jawab:
B. Benar, sebab salah satu komponen dalam analisis kebijakan adalah fisibitas politik (political feasibility) yakni kemungkinan diterapkannya suatu kebijakan
24. Menurut Lineberry, metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pada konsekwensi-konsekwensi akibat yang mungkin terjadi pada usulan kebijakan yang ditawarkan pemerintah, jika kebijakan tersebut diberlakukan, adalah metode analisis kebijakan yang berupa...
A. ad hoc analysis
B. pre hoc analysis
C. post hoc analysis
D. quasi experimental approach
Jawab:
B. Benar, sebab B adalah metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pada konsekwensi-konsekwensi akibat yang mungkin terjadi pada usulan kebijakan yang ditawarkan pemerintah, jika kebijakan tersebut diberlakukan
25. Perbedaan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada evaluasi kebijakan tentang RUU (Rancangan Undang-undang) Pornografi terletak pada cara analisis sistem yang menggunakan pertimbangan….
A. dominan analisis kuantitatif
B. dominan tergantung pada komputer
C. rendahnya jenjang masalah yang dihadapi
D. tingginya jenjang masalah yang dihadapi
Jawab:
B. Benar, sebab perbedaan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada evaluasi kebijakan tentang RUU (Rancangan Undang-undang) Pornografi terletak pada cara analisis sistem yang menggunakan pertimbangan terletak pada tingginya jenjang masalah yang dihadapi
26. Jika menggunakan metode analisis biaya keuntungan tradisional dalam menganalisis kebijakan publik mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi program tersebut mengikuti….
A. rasionalitas sosial
B. rasionalitas politik
C. intuisi pihak eksekutif Kabupaten Madiun
D. pasar bebas
Jawab:
D. Benar, sebab jika menggunakan metode analisis biaya keuntungan tradisional dalam menganalisis kebijakan publik pemberdayaan ekonomi pesantren di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi program tersebut mengikuti pasar bebas
27. Titik perhatian model institusional sebagai model analisis kebijakan publik adalah...
A. fungsi ombudsman dalam pemerintahan
B. lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik
C. mekanisme politik organisasi massa dan organisasi politik
D. perilaku elit politik
Jawab:
B. Benar, sebab lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik adalah fokus model instituional sebagai model analisis kebijakan publik
28. Menurut model kelompok, kebijakan pers di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru dapat berubah jika ada situasi dan kondisi kelompok….
A. minoritas berseteru dengan kelompok dominan
B. mayoritas berserikat dengan kelompok dominan
C. mayoritas berseteru dengan kelompok minoritas
D. dominan kehilangan kekuasaannya
Jawab:
D. Benar, sebab menurut model kelompok, kebijakan pers di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru dapat berubah jika ada situasi dan kondisi kelompok dominan kehilangan kekuasaannya
29. Jika menggunakan model elit massa dalam menganalisis kebijakan publik jaman awal reformasi RI, maka dapat diindikasikan bahwa beberapa kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan awal reformasi, merupakan hasil kebijakan yang dibuat berdasarkan pertimbangan kepentingan ….
A. kelompok kepentingan
B. pemerintah rejim sebelumnya
C. kroni atau sekutu pemerintah rejim sebelumnya
D. musyawarah antara kelompok elit dan kelompok masyarakat
Jawab:
A. Benar, sebab A dari analisis model elit massa adalah salah satu kepentingan yang dipertimbangkan pada saat kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan awal reformasi
30. Jika model elit massa yang digunakan untuk menganalisis kebijakan investasi asing bagi industri hilir, maka konsensus elit digunakan untuk ….
A. menghargai kepentingan massa dalam investasi asing bagi industri hilir
B. menilai perilaku dan kinerja seluruh kaum elit politik dalam mengelola investasi asing bagi industri hilir
C. membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik
D. membebaskan rakyat untuk menilai kebijakan investasi asing bagi industri hilir secara terbuka dalam forum politik
Jawab:
C. Benar, sebab jika model elit massa yang digunakan untuk menganalisis kebijakan investasi asing bagi industri hilir, maka konsensus elit digunakan untuk membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik
31. Masukan dalam model sistem politik berupa...
A. pembuatan peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat
B. hasil rumusan kebijakan yang sedang dibahas anggota DPR
C. sistem perumusan kebijakan pada tingkat lokal
D. tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik
Jawab:
D. Benar, sebab masukan dalam model sistem politik berupa tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik
32. Salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif sebagai model kebijakan publik, adalah…
A. kebijakan dikatakan ”baik” jika para pembuat kebijakan sepakat akan suatu kebijakan walau tidak sepaham cara mencapai tujuan kebijakan tersebut.
B. perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan.
C. pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan sejumlah kecil alternatif kebijakan
D. sifat kebijakannya adalah mengobati (remedial) untuk waktu sekarang dan bukan untuk masa mendatang.
Jawab:
B. Benar, sebab salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif adalah perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan
33. Menurut model rasional komprehensif, hal-hal yang harus diketahui jika DPR RI dan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan melakukan perumusan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy) adalah….
A. kekuatan militer atau kepolisian untuk mengamankan kebijakan tersebut
B. memilih alternatif yang sangat menguntungkan wajib pajak tetapi sedikit merugikan negara
C. nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak
D. tanggapan Bank Dunia terhadap pelaksanaan kebijakan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy)
Jawab:
C. Benar, sebab menurut model rasional komprehensif, nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak adalah nilai-nilai uatam dalam masyarakat
34. Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam membuat kebijakan adalah….
A. hasil kesepakatan antar elit politik seperti yang terjadi di Thailand
B. hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh seperti yang dilakukan pemerintah RI saat menyusun program rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami.
C. hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan
D. hasil evaluasi dan dan analisis empiris terhadap program dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan
Jawab:
D. Benar, sebab D adalah salah satu landasan para pembuat kebijakan menurut model inkremental
35. Salah satu kelebihan model inkremental yang dapat dipertimbangkan oleh Presiden RI dan DPR RI untuk membuat kebijakan pertumbuhan dan pengamanan bidang ekonomi bagi negara dalam resesi ekonomi global yang diperkirakan melanda dunia pada tahun 2009, antara lain….
A. analisis dapat dilakukan secara keseluruhan dengan pertimbangan akan semua faktor yang ada.
B. dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya
C. dapat dihitung perbandingan antara tujuan nilai-nilai sosial yang dikorbankan untuk setiap alternatif kebijakan.
D. mendapatkan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang rasional.
Jawab:
B. Benar, sebab B adalah salah satu kelebihan model inkremental yakni dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya
36. Salah satu kelebihan model gabungan pemindaian (mixed scanning model) untuk menganalisa kebijakan publik, adalah…
A. berorientasi pada cara dan tujuan melalui pencarian cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang rasional
B. banyak mengurangi peranan teori dalam pemecahan masalah akibat dari pembandingan kebijakan lama dengan yang baru.
C. hasil analisanya banyak bersifat mengobati (remedial) daripada mencegah.
D. sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental.
Jawab:
D. Benar, sebab kelebihan model gabungan pemindaian (mixed scanning model) untuk menganalisa kebijakan publik, adalah sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental
37. Pada kebijakan fundamental pemberantasan korupsi nasional perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tubuh organisasi publik Pemerintah RI dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional; maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan publik tersebut adalah model ….
A. inkremental
B. institusional
C. rasional komprehensif
D. mixed scanning (pemindaian campuran)
Jawab:
D. Benar, sebab model pemindaian campuran (mixed scanning) digunakan pada kebijakan pemberantasan korupsi nasional dimana kebijakan tersebut menggunakan model inkremental (melanjutkan kebijakan terdahulu) dan model rasional komprehensif (berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional ) menghilangkan praktik korupsi secara sistematis
38. Berikut ini beberapa faktor yang menunjukkan keabsahan (legitimasi) peran pemerintah yang besar dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, antara lain pemerintah memiliki...
1. dukungan infrastruktur untuk mengumpulkan masukan-masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan
2. hak sah untuk menentukan arah pembangunan nasional
3. kemampuan menerjemahkan kebutuhan rakyat
Jawab:
D Benar, 1, 2 dan 3 sebab jawaban no 1,2,3 adalah beberapa faktor yang menunjukkan keabsahan (legitimasi) peran pemerintah yang besar dalam proses perumusan kebijakan pembangunan
39. Nilai yang terdapat dalam kehidupan manusia berasal dari...
1. keyakinan masyarakat untuk menyejahterakan hidupnya
2. kebijakan publik suatu negara
3. pola-pola masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
Jawab:
B Benar, 1 dan 3 sebab keyakinan dan pola-pola masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi asal suatu nilai dalam masyarakat
40. Berikut ini alasan-alasan mengapa paradigma kontinuum politik-administrasi tidak berlaku lagi, antara lain...
1. proses formulasi kebijakan publik tidak didominasi oleh para politisi dan mengabaikan peran administrator publik
2. proses formulasi kebijakan publik tidak diputus dengan proses implementasi kebijakan
3. proses kebijakan tidak lepas dari sistem nilai etika yang dianut para aktor kebijakan yang ada pada badan eksekutif dan legislatif
Jawab:
D Benar, 1, 2 dan 3 sebab jawaban 1,2,3 adalah alasan-alasan mengapa paradigma kontinuum politik-administrasi tidak berlaku lagi
41. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan kondisi yang harus ada (conditio sine quanon) sehingga harus dibangun berdasarkan...
1. komitmen kuat aparatur negara untuk melaksanakan undang-undang
2. peraturan negara sebagai code of conduct untuk bertindak benar
3. nilai utama (core value) dan nilai universal (universal value) yang menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik
Jawab:
D Benar, 1, 2 dan 3 sebab jawaban 1,2, dan 3 adalah dasar conditio sine penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
42. Berikut ini beberapa fenomena atau gejala orientasi budaya politik pada struktur pemerintahan, antara lain orientasi pada...
1. pihak yang sedang memerintah rejim yakni bagaimana individu atau kelompok memberikan penilaian terhadap lembaga-lembaga negara
2. keahlian politik yakni seberapa sering individu atau kelompok berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan sumber-sumber politik
3. orientasi pada masukan-masukan dan keluaran-keluaran pemerintah yakni bagaimana masyarakat menanggapi cara pemerintah mengakomodasi kepentingan publik
Jawab:
B Benar, 1 dan 3 sebab jawaban 1 dan 3 adalah orientasi budaya politik pada struktur pemerintahan
43. Berikut ini beberapa pengertian budaya politik, yakni...
1. kumpulan pengetahuan yang membentuk pola tingkah laku terhadap pemerintah dan politik suatu masyarakat
2. semua orientasi politik yang relevan secara pengetahuan (kognitif), penilaian (evaluatif) dan tindakan (ekspresif)
3. totalitas cara hidup rakyat
Jawab:
A Benar, sebab jawaban 1 dan 2 adalah beberapa pengertian budaya politik
44. Fungsi dan peran utama partai politik bagi masyarakat adalah...
1. sarana partisipasi politik masyarakat
2. penghubung kepentingan rakyat dengan negara luar
3. sarana langsung masyarakat untuk mendesakkan semua tuntutannya kepada perumus kebijakan
Jawab:
B Benar, sebab jawaban 1 dan 3 adalah fungsi dan peran utama partai politik bagi masyarakat
45. Karakteristik SP3 (Sistem Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran) yang perlu dipahami oleh DPR RI dan Presiden RI jika menggunakan SP3 dalam pembuatan kebijakan publik tentang penanggulangan korban Lumpur Lapindo, adalah…
1. tujuan umum ditentukan dikaitkan dengan tujuan-tujuan spesifik paket penanggulangan
2. mengaitkan tujuan-tujuan spesifik dengan sumber-sumber daya yang diperlukan.
3. mengaitkan tujuan-tujuan spesifik dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang mendukung pemerintahan.
Jawab:
A Benar, sebab jawaban 1 dan 2 merupakan karakteristik SP3
Kami berharap soal-soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini bisa membantu Anda dalam menyiapkan diri Anda dalam menghadapi ujian akhir semester nantinya. Jika Anda ada pertanyaan terkait soal-soal yang kami bagikan ini jangan sungkan untuk menanyakan pada kami melalui halaman Contact. Jangan lupa juga untuk merekomendasikan blog kami ini pada teman Anda yang lainnya, dan berbagi artikel ini dengan cara share artikel dengan mengklik tombol share dibawah ini.
Sekian artikel kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ADPU4410 Kebijakan Publik, semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda, terima kasih.
Mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri, belajar mandiri tentunya tidak semua mata kuliah bisa dipelajari mengingat kesibukan Mahasiswa. Untuk itu dengan adanya Soal Ujian UT seperti ini bisa membantu Anda dalam memahami materi yang ada dengan mempelajari soal-soal yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabannya. Tak hanya Soal Ujian UT saja, kami juga memberikan berbagai hal lainnya terkait tugas Anda sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka, seperti Contoh Laporan PKP, Contoh Laporan PKM dan lainnya.
Dengan adanya Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan dan berbagai Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang telah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih dimudahkan dalam mempelajari isi materi pada modul. Dengan hal ini Anda akan lebih bisa menghemat waktu Anda untuk mempelajari semua materi di mata kuliah Anda.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 7 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4429 Manajemen Pelayanan Umum
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4439 Perubahan Sosial dan Pembangunan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ADPU4410 Kebijakan Publik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4434 Pembangunan Politik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota
- Contoh Soal Ujian UT TAP (Tugas Akhir Program) IPEM4500 Ilmu Pemerintahan
- Contoh Karil (Karya Ilmiah) IPEM4560 UT Ilmu Pemerintahan
Tentunya Anda akan sangat dimudahkan dengan adanya soal seperti ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, karena dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Jadi Anda sangat dimudahkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ADPU4410 Kebijakan Publik Beserta Kunci Jawaban
Seperti yang telah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak hanya berbagi Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga berbagi berbagai soal lainnya untuk jurusan yang berbeda, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Pemerintahan ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah ADPU4410 Kebijakan Publik lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ADPU4410
1. Kebijakan publik diartikan sebagai....A. aspirasi dan tindakan elit politik dalam aktivitas politiknya
B. semua tindakan negara
C. serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang
D. pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik
Jawab:
C. Benar, sebab C adalah arti kebijakan publik
2. Perhatikan contoh berikut: Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo. Dari contoh tersebut, instruksi tersebut menggambarkan...
A. kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang
B. kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang
C. kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang
D. kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang
Jawab:
A. Benar, sebab A adalah contoh kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang yakni Presiden yang kebijakannya berdampak kepada banyak orang yakni jajaran enteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo serta masyarakat umum korban Lapindo
3. Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai....
A. serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama
B. serangkaian tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu
C. suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai
D. suatu pemecahan masalah tertentu
Jawab:
C. Benar, sebab C adalah karakteristik pembuatan keputusan yang membedakannya dari pembuatan kebijakan
4. Pada hakikatnya, kepentingan publik (public interest) merupakan...
A. harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni
B. persepsi masyarakat tentang kebutuhannya
C. semua harta negara
D. segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya
Jawab:
D. Benar, sebab D adalah hakikat kepentingan publik (public interest)
5. Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik....
A. bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara
B. bertugas menjalankan kebijakan negara
C. melakukan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat
D. membangun institusi politik dalam negara
Jawab:
A. Benar, sebab A adalah fungsi politik dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi
6. Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa tugas dan fungsi adminitrator publik adalah...
A. menjadi negarawan yang sesungguhnya dan tidak terlibat politik negara
B. melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik
C. mengawasi nilai-nilai dalam proses politik
D. semata-mata melaksanakan kebijakan publik
Jawab:
B. Benar, sebab B adalah pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif
7. Hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah adminitrasi pembangunan merupakan…
A. berorientasi pada masa kini sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang
B. menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan
C. stabilisator keadaan sosial dan politik sedangkan administrasi negara adalah akumulator pembangunan negara.
D. wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan
Jawab:
D. Benar, sebab administrasi pembangunan adalah wujud administrasi negara yang lebih maju dan prinsip-prinsip administrasi negara diterapkan oleh administrasi pembangunan
8. Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah...
A. mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi.
B. mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat
C. membuat nilai-nilai baru yang mengikat masyarakat
D. melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut
Jawab:
A. Benar, sebab A adalah kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan
9. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholders), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan...
A. kepemimpinan yang berwibawa
B. penegak hukum yang cerdas
C. pengetahuan hukum yang luas
D. sistem nilai etika yang kuat
D. Jawaban: D sebab sistem nilai etika yang kuat menjadi landasan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yang didukung para pemangku kepentingan kebijakan
10. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator, adalah...
A. ikut memilih
B. meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif
C. menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu
D. mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu
Jawab:
B. Benar, sebab B adalah salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator
11. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, adalah…
A. mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan
B. membuka hubungan perdagangan negara dengan negara lain.
C. penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan
D. penentu kebijakan luar negeri.
Jawab:
C. Benar, sebab C adalah salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan
12. Salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan pengaruh politiknya melalui ikatan emosional akibat kedekatan hubungan dengan para pembuat kebijakan negara, merupakan teknik...
A. kontribusi untuk kampaye
B. kampanye publikasi besar-besaran
C. melakukan tekanan melalui publikasi
D. pengaruh pribadi
Jawab:
D. Benar, sebab D adalah salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan pengaruh politiknya melalui ikatan emosional akibat kedekatan hubungan dengan para pembuat kebijakan
13. Arti yang terkandung sebagai masalah kebijakan adalah...
A. konflik sosial
B. konflik horisontal dan vertikal
C. kebutuhan atau ketidakpusasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan
D. problema umum yang saling bertentangan
Jawab:
C. Benar, sebab C adalah arti yang terkandung sebagai masalah kebijakan
14. Agenda sistemik berbeda dengan agenda pemerintah, sehingga agenda sistemik diartikan sebagai...
A. semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan
B. tuntutan-tuntutan dalam sistem politik
C. urutan daftar masalah dengan masalah terpenting sebagai prioritas
D. uraian masalah-masalah lama dan baru yang khas serta konkret dimana pembuat kebijakan menilainya sebagai masalah publik dan melakukan tindakan serius terhadapnya
Jawab:
A. Benar, sebab A adalah pengertian dari agenda sistemik
15. Berikut ini pengertian proses perumusan usulan kebijakan, yakni kegiatan...
A. membuat daftar nominatif urutan masalah-masalah publik berdasarkan skala prioritas secara politis
B. menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu
C. melegitimasi kebijakan definitif
D. melaksanakan kebijakan untuk memecahkan masalah publik
Jawab:
B. Benar, sebab proses perumusan usulan kebijakan
16. Salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik adalah...
A. organisasi non pemerintah
B. partai politik
C. pejabat atau badan yang berwenang
D. rakyat langsung
Jawab:
C. Benar, sebab C adalah salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik
17. Kebijakan negara Myanmar melakukan berbagai perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara yang baru, saat berubah dari negara Burma menjadi negara Myanmar , adalah contoh dari kebijakan…
A. liberal
B. mandiri terlaksana (self-executing)
C. redistributif
D. regulator
Jawab:
B. Benar, sebab berbagai kebijakan perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara dari negara lama ke negara baru merupakan contoh kebijakan self-executing
18. Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi jika telah dilegitimasi pemerintah, adalah…
A. adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum
B. adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.
C. banyaknya anggota legislatif perempuan yang masih permisif terhadap pornografi
D. pemerintah RI yang sekarang berasal dari partai yang tidak populer
Jawab:
B. Benar, sebab A adalah salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan menurut Anderson
19. Teknik untuk menilai kebijakan program pemerintah ”wajib belajar 9 tahun” dapat dinilai dengan cara...
A. ekspresionistis
B. impresionistis
C. mengasumsikan opini publik
D. persepsional
Jawab:
B. Benar, sebab menurut Charles O. Jones, impresionistis adalah salah satu teknik untuk mengukur kebijakan publik, selain ilmiah dan sistematis.
20. DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang tepat bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah…
A. daya guna
B. objektivitas
C. relevansi
D. validitas
Jawab:
C. Benar, sebab kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah relevansi
21. Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi bahan bakar minyak dapat terkena pada masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan bermotor, dengan adanya kenaikan harga bahan pangan dan sandang. Dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak...
A. biaya tidak langsung (indirect cost)
B. eksternalitas positif
C. limbah kebijakan (spillover effects)
D. tidak diharapkan (unintended consequences)
Jawab:
C. Benar, sebab C adalah dampak kebijakan terhadap situasi atau masyarakat yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan
22. Menurut Dye, salah satu yang membedakan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, adalah karaktersitik advokasi kebijakan adalah ...
A. menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil sedangkan analisis kebijakan tidak perlu menjelaskannya
B. menilai proses sistem politik sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya
C. mencakup pengumpulan data sedangkan analisis kebijakan tidak mencakup pengumpulan data
D. membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik
Jawab:
D. Benar, sebab D salah satu faktor perbedaan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan
23. Salah satu komponen dalam analisis kebijakan, antara lain...
A. biaya advokasi kebijakan (advocacy cost)
B. fisibitas politik (political feasibility)
C. pelaku kebijakan (political subject)
D. penilai kebijakan (political assessor
Jawab:
B. Benar, sebab salah satu komponen dalam analisis kebijakan adalah fisibitas politik (political feasibility) yakni kemungkinan diterapkannya suatu kebijakan
24. Menurut Lineberry, metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pada konsekwensi-konsekwensi akibat yang mungkin terjadi pada usulan kebijakan yang ditawarkan pemerintah, jika kebijakan tersebut diberlakukan, adalah metode analisis kebijakan yang berupa...
A. ad hoc analysis
B. pre hoc analysis
C. post hoc analysis
D. quasi experimental approach
Jawab:
B. Benar, sebab B adalah metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pada konsekwensi-konsekwensi akibat yang mungkin terjadi pada usulan kebijakan yang ditawarkan pemerintah, jika kebijakan tersebut diberlakukan
25. Perbedaan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada evaluasi kebijakan tentang RUU (Rancangan Undang-undang) Pornografi terletak pada cara analisis sistem yang menggunakan pertimbangan….
A. dominan analisis kuantitatif
B. dominan tergantung pada komputer
C. rendahnya jenjang masalah yang dihadapi
D. tingginya jenjang masalah yang dihadapi
Jawab:
B. Benar, sebab perbedaan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada evaluasi kebijakan tentang RUU (Rancangan Undang-undang) Pornografi terletak pada cara analisis sistem yang menggunakan pertimbangan terletak pada tingginya jenjang masalah yang dihadapi
26. Jika menggunakan metode analisis biaya keuntungan tradisional dalam menganalisis kebijakan publik mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi program tersebut mengikuti….
A. rasionalitas sosial
B. rasionalitas politik
C. intuisi pihak eksekutif Kabupaten Madiun
D. pasar bebas
Jawab:
D. Benar, sebab jika menggunakan metode analisis biaya keuntungan tradisional dalam menganalisis kebijakan publik pemberdayaan ekonomi pesantren di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi program tersebut mengikuti pasar bebas
27. Titik perhatian model institusional sebagai model analisis kebijakan publik adalah...
A. fungsi ombudsman dalam pemerintahan
B. lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik
C. mekanisme politik organisasi massa dan organisasi politik
D. perilaku elit politik
Jawab:
B. Benar, sebab lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik adalah fokus model instituional sebagai model analisis kebijakan publik
28. Menurut model kelompok, kebijakan pers di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru dapat berubah jika ada situasi dan kondisi kelompok….
A. minoritas berseteru dengan kelompok dominan
B. mayoritas berserikat dengan kelompok dominan
C. mayoritas berseteru dengan kelompok minoritas
D. dominan kehilangan kekuasaannya
Jawab:
D. Benar, sebab menurut model kelompok, kebijakan pers di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru dapat berubah jika ada situasi dan kondisi kelompok dominan kehilangan kekuasaannya
29. Jika menggunakan model elit massa dalam menganalisis kebijakan publik jaman awal reformasi RI, maka dapat diindikasikan bahwa beberapa kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan awal reformasi, merupakan hasil kebijakan yang dibuat berdasarkan pertimbangan kepentingan ….
A. kelompok kepentingan
B. pemerintah rejim sebelumnya
C. kroni atau sekutu pemerintah rejim sebelumnya
D. musyawarah antara kelompok elit dan kelompok masyarakat
Jawab:
A. Benar, sebab A dari analisis model elit massa adalah salah satu kepentingan yang dipertimbangkan pada saat kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan awal reformasi
30. Jika model elit massa yang digunakan untuk menganalisis kebijakan investasi asing bagi industri hilir, maka konsensus elit digunakan untuk ….
A. menghargai kepentingan massa dalam investasi asing bagi industri hilir
B. menilai perilaku dan kinerja seluruh kaum elit politik dalam mengelola investasi asing bagi industri hilir
C. membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik
D. membebaskan rakyat untuk menilai kebijakan investasi asing bagi industri hilir secara terbuka dalam forum politik
Jawab:
C. Benar, sebab jika model elit massa yang digunakan untuk menganalisis kebijakan investasi asing bagi industri hilir, maka konsensus elit digunakan untuk membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik
31. Masukan dalam model sistem politik berupa...
A. pembuatan peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat
B. hasil rumusan kebijakan yang sedang dibahas anggota DPR
C. sistem perumusan kebijakan pada tingkat lokal
D. tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik
Jawab:
D. Benar, sebab masukan dalam model sistem politik berupa tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik
32. Salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif sebagai model kebijakan publik, adalah…
A. kebijakan dikatakan ”baik” jika para pembuat kebijakan sepakat akan suatu kebijakan walau tidak sepaham cara mencapai tujuan kebijakan tersebut.
B. perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan.
C. pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan sejumlah kecil alternatif kebijakan
D. sifat kebijakannya adalah mengobati (remedial) untuk waktu sekarang dan bukan untuk masa mendatang.
Jawab:
B. Benar, sebab salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif adalah perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan
33. Menurut model rasional komprehensif, hal-hal yang harus diketahui jika DPR RI dan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan melakukan perumusan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy) adalah….
A. kekuatan militer atau kepolisian untuk mengamankan kebijakan tersebut
B. memilih alternatif yang sangat menguntungkan wajib pajak tetapi sedikit merugikan negara
C. nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak
D. tanggapan Bank Dunia terhadap pelaksanaan kebijakan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy)
Jawab:
C. Benar, sebab menurut model rasional komprehensif, nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak adalah nilai-nilai uatam dalam masyarakat
34. Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam membuat kebijakan adalah….
A. hasil kesepakatan antar elit politik seperti yang terjadi di Thailand
B. hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh seperti yang dilakukan pemerintah RI saat menyusun program rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami.
C. hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan
D. hasil evaluasi dan dan analisis empiris terhadap program dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan
Jawab:
D. Benar, sebab D adalah salah satu landasan para pembuat kebijakan menurut model inkremental
35. Salah satu kelebihan model inkremental yang dapat dipertimbangkan oleh Presiden RI dan DPR RI untuk membuat kebijakan pertumbuhan dan pengamanan bidang ekonomi bagi negara dalam resesi ekonomi global yang diperkirakan melanda dunia pada tahun 2009, antara lain….
A. analisis dapat dilakukan secara keseluruhan dengan pertimbangan akan semua faktor yang ada.
B. dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya
C. dapat dihitung perbandingan antara tujuan nilai-nilai sosial yang dikorbankan untuk setiap alternatif kebijakan.
D. mendapatkan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang rasional.
Jawab:
B. Benar, sebab B adalah salah satu kelebihan model inkremental yakni dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya
36. Salah satu kelebihan model gabungan pemindaian (mixed scanning model) untuk menganalisa kebijakan publik, adalah…
A. berorientasi pada cara dan tujuan melalui pencarian cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang rasional
B. banyak mengurangi peranan teori dalam pemecahan masalah akibat dari pembandingan kebijakan lama dengan yang baru.
C. hasil analisanya banyak bersifat mengobati (remedial) daripada mencegah.
D. sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental.
Jawab:
D. Benar, sebab kelebihan model gabungan pemindaian (mixed scanning model) untuk menganalisa kebijakan publik, adalah sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental
37. Pada kebijakan fundamental pemberantasan korupsi nasional perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tubuh organisasi publik Pemerintah RI dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional; maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan publik tersebut adalah model ….
A. inkremental
B. institusional
C. rasional komprehensif
D. mixed scanning (pemindaian campuran)
Jawab:
D. Benar, sebab model pemindaian campuran (mixed scanning) digunakan pada kebijakan pemberantasan korupsi nasional dimana kebijakan tersebut menggunakan model inkremental (melanjutkan kebijakan terdahulu) dan model rasional komprehensif (berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional ) menghilangkan praktik korupsi secara sistematis
38. Berikut ini beberapa faktor yang menunjukkan keabsahan (legitimasi) peran pemerintah yang besar dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, antara lain pemerintah memiliki...
1. dukungan infrastruktur untuk mengumpulkan masukan-masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan
2. hak sah untuk menentukan arah pembangunan nasional
3. kemampuan menerjemahkan kebutuhan rakyat
Jawab:
D Benar, 1, 2 dan 3 sebab jawaban no 1,2,3 adalah beberapa faktor yang menunjukkan keabsahan (legitimasi) peran pemerintah yang besar dalam proses perumusan kebijakan pembangunan
39. Nilai yang terdapat dalam kehidupan manusia berasal dari...
1. keyakinan masyarakat untuk menyejahterakan hidupnya
2. kebijakan publik suatu negara
3. pola-pola masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
Jawab:
B Benar, 1 dan 3 sebab keyakinan dan pola-pola masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi asal suatu nilai dalam masyarakat
40. Berikut ini alasan-alasan mengapa paradigma kontinuum politik-administrasi tidak berlaku lagi, antara lain...
1. proses formulasi kebijakan publik tidak didominasi oleh para politisi dan mengabaikan peran administrator publik
2. proses formulasi kebijakan publik tidak diputus dengan proses implementasi kebijakan
3. proses kebijakan tidak lepas dari sistem nilai etika yang dianut para aktor kebijakan yang ada pada badan eksekutif dan legislatif
Jawab:
D Benar, 1, 2 dan 3 sebab jawaban 1,2,3 adalah alasan-alasan mengapa paradigma kontinuum politik-administrasi tidak berlaku lagi
41. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan kondisi yang harus ada (conditio sine quanon) sehingga harus dibangun berdasarkan...
1. komitmen kuat aparatur negara untuk melaksanakan undang-undang
2. peraturan negara sebagai code of conduct untuk bertindak benar
3. nilai utama (core value) dan nilai universal (universal value) yang menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik
Jawab:
D Benar, 1, 2 dan 3 sebab jawaban 1,2, dan 3 adalah dasar conditio sine penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
42. Berikut ini beberapa fenomena atau gejala orientasi budaya politik pada struktur pemerintahan, antara lain orientasi pada...
1. pihak yang sedang memerintah rejim yakni bagaimana individu atau kelompok memberikan penilaian terhadap lembaga-lembaga negara
2. keahlian politik yakni seberapa sering individu atau kelompok berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan sumber-sumber politik
3. orientasi pada masukan-masukan dan keluaran-keluaran pemerintah yakni bagaimana masyarakat menanggapi cara pemerintah mengakomodasi kepentingan publik
Jawab:
B Benar, 1 dan 3 sebab jawaban 1 dan 3 adalah orientasi budaya politik pada struktur pemerintahan
43. Berikut ini beberapa pengertian budaya politik, yakni...
1. kumpulan pengetahuan yang membentuk pola tingkah laku terhadap pemerintah dan politik suatu masyarakat
2. semua orientasi politik yang relevan secara pengetahuan (kognitif), penilaian (evaluatif) dan tindakan (ekspresif)
3. totalitas cara hidup rakyat
Jawab:
A Benar, sebab jawaban 1 dan 2 adalah beberapa pengertian budaya politik
44. Fungsi dan peran utama partai politik bagi masyarakat adalah...
1. sarana partisipasi politik masyarakat
2. penghubung kepentingan rakyat dengan negara luar
3. sarana langsung masyarakat untuk mendesakkan semua tuntutannya kepada perumus kebijakan
Jawab:
B Benar, sebab jawaban 1 dan 3 adalah fungsi dan peran utama partai politik bagi masyarakat
45. Karakteristik SP3 (Sistem Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran) yang perlu dipahami oleh DPR RI dan Presiden RI jika menggunakan SP3 dalam pembuatan kebijakan publik tentang penanggulangan korban Lumpur Lapindo, adalah…
1. tujuan umum ditentukan dikaitkan dengan tujuan-tujuan spesifik paket penanggulangan
2. mengaitkan tujuan-tujuan spesifik dengan sumber-sumber daya yang diperlukan.
3. mengaitkan tujuan-tujuan spesifik dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang mendukung pemerintahan.
Jawab:
A Benar, sebab jawaban 1 dan 2 merupakan karakteristik SP3
Download Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ADPU4410
Seperti yang telah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang telah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah Anda menyimpan dokumen, karena terkadang ada dari Mahasiswa yang kesulitan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas ADPU4410 Kebijakan Publik, silahkan Anda klik link dibahwa ini.Kami berharap soal-soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini bisa membantu Anda dalam menyiapkan diri Anda dalam menghadapi ujian akhir semester nantinya. Jika Anda ada pertanyaan terkait soal-soal yang kami bagikan ini jangan sungkan untuk menanyakan pada kami melalui halaman Contact. Jangan lupa juga untuk merekomendasikan blog kami ini pada teman Anda yang lainnya, dan berbagi artikel ini dengan cara share artikel dengan mengklik tombol share dibawah ini.
Sekian artikel kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ADPU4410 Kebijakan Publik, semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda, terima kasih.