Tuesday, 25 July 2017

10 Contoh Laporan Praktek PKP UT PGSD Lengkap

Contoh laporan praktek PKP UT PGSD – contoh pkp ut, pkp ut pgsd, laporan praktek pkp ut pgsd, download pkp ut pgsd, laporan pkp ut pgsd kelas III, IV, V, laporan pkp ut pgsd, bahasa Indonesia, mtk, ipa, ips, pkn, contoh pkp ut pgsd sd, download laporan pkp ut, laporan pkp ut, pkp pgsd universitas terbuka, laporan pkp ut pgsd ktsp.

Halo Mahasiswa UT (Universitas Terbuka) S1-PGSD (Pendidikan Sekolah Dasar). Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kepada Anda Contoh Laporan Praktek PGSD lengkap. Sebenarnya, sebelum ini kami juga pernah membagikan Contoh Laporan PKP untuk jurusan S-1 PGSD, namun hanya ada 1 contoh saja. Nah pada kesempatan ini kami akan membagikan banyak contoh laporan yang bisa Anda jadikan sebagai bahan referensi dalam membuat Laporan PKP (Pemantapan Kemampuan Profesional) nantinya.

Kami sadar akan kebutuhan Anda selaku Mahasiswa UT khususnya untuk Mahasiswa PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) yang sekarang sedang melakukan praktek PKP. Tentunya setelah melaksanakan praktek Anda akan membuat laporan PKP. Dan pada kenyataan yang ada, saat membuat laporan tak jarang Mahasiswa kesulitan atau bingung bagaimana cara membuat laporannya, akhirnya banyak yang salah atau menyuruh orang lain mengerjakannya, tentu Anda akan mengeluarkan biaya yang tak sedikit.

Dari hal tersebut kami disini mencoba meringankan Anda, untuk membagikan contoh laporan PKP, yang bisa Anda jadikan acuan atau referensi nantinya dalam pembuatan laporan Anda. Sebenarnya tak hanya laporan, disini kami juga membagikan hal lainnya, seperti Contoh Karil. Nah dari contoh tersebut kami yakin Anda akan dimudahkan dalam pembuatan laporan nantinya.

Berikut ini kami bagikan berbagai contoh laporan PKP (Pemantapan Kemampuan Profesioanal), contoh laporan ini dalam bentuk dokumen Microsoft word, jadi Anda hanya tinggal mendownload sesuai laporan yang Anda inginkan, kemudian melihat dan mengeditnya.

Contoh Laporan Praktek PKP UT PGSD Pendas

Contoh Laporan Praktek PKP UT PGSD Lengkap

Seperti yang telah kami jelaskan diatas bahwa laporan yang kami bagikan ini merupakan contoh laporan Mahasiswa yang telah mengikuti PKP sebelumnya, jadi sangat disarankan untuk Anda jika ingin menggunakan contoh dari laporan ini, mengeditnya. Berikut ini contoh laporan PKP UT yang bisa Anda gunakan, silahkan pilih dan download sesuai laporan yang Anda inginkan.

#1. Laporan PKP UT PGSD Kelas IV Mata Pelajaran IPA

Contoh Laporan PKP UT PGSD Kelas IV Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan Judul Laporan “ Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Terhadap Pembelajaran IPA”. Untuk mendownlad contoh laporan ini, silahkan klik disini.

#2. Laporan PKP UT PGSD Kelas V Mata Pelajaran IPA

Contoh Laporan PKP (Pemantapan Kemampuan Proesional) UT PGSD Kelas V (Lima) Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan Judul Laporan “ Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Materi Pesawat Sederhana Jenis Pengungkit Dengan Menggunakan Metode Demontrasi dan Media Pembelajaran yang Tepat”. Untuk mendownload contoh laporan ini lengkap dalam bentuk dokumen microsof office, silahkan klik disini.

#3. Laporan PKP UT PGSD Kelas V Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Contoh Laporan PKP UT PGSD berikutnya adalah Kelas II (Dua) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dengan judul Laporan PKP “ Upaya Meningkatkan Keterampilan Secara Tertulis Melalui Pembelajaran Kontekstual Pada Siswa Kelas II Semester II”. Dan untuk mendownload contoh laporan ini, silahkan Anda klik disini.

#4. Laporan PKP UT PGSD Kelas V Mata Pelajaran IPA

Contoh Laporan PKP UT PGSD berikutnya adalah Kelas IV (Empat) Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul laporan “ Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Metode Diskusi Menggunakan Media Gambar Pokok Bahasa Struktur dan Fungsi Bagian Tumbuhan”. Dan untuk mendownload contoh laporan ini, silahkan Anda klik disini.

#5. Laporan PKP UT PGSD Kelas IV dan Kelas V Mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia

Contoh Laporan UT PGSD untuk kelas IV dan Kelas V Mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia dengan Judul Laporan “ Upaya Meningkatkan Kreativitas Belajar Matematika Tentang Trapesium dan Jajargenjang Melalui Metode Demntrasi” dan “ Upaya Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Indonesia Tentang Puisi Dengan Model Direct Learning”. Untuk mendapatkan contoh laporan ini, silahkan Anda klik disini.

#6. Laporan PKP UT PGSD Kelas VI (Enam) Mata Pelajaran IPA

Contoh Laporan Praktek PKP UT PGSD kelas VI Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul laporan “ Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Tipe Stad Tentang Perkembangbiakan Mahluk Hidup”. Untuk mendownload contoh laporan ini, silahkan Anda klik disini.

#7. Laporan PKP UT PGSD Kelas V (Lima) Mata Pelajaran IPA

Contoh Laporan Praktek PKP UT PGSD kelas V Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul laporan “ Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Menerapkan Model Pembelajaran Example Non Example Tentang Hubungan Makanan dan Kesehatan”. Untuk mendownload contoh laporan ini dalam bentuk dokumen Microsoft word, silahkan klik disini.

#8. Laporan PKP UT PGSD Kelas V (Lima) Mata Pelajaran Matematika

Contoh Laporan Praktek PKP UT PGSD kelas V (Lima) Mata Pelajaran Matematika dengan judul laporan “ Penerapan Metode Demontrasi Menggunakan Alat Peraga Mistar Hitung Geser Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang Sifat Operasi Hitung Bilangan Bulat”. Dan untuk mendownload laporan ini, silahkan Anda klik disini.

#9. Laporan PKP UT PGSD Kelas VI (Enam) Mata Pelajaran Matematika

Contoh Laporan Praktek PKP UT PGSD kelas VI (Enam) Mata Pelajaran Matematika dengan judul laporan “ Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VI Mata Pelajaran Matematika Tentang Menghitung Luas Segi Banyak Sederhana Dengan Menerapkan Media Dua Dimensi Melalui Metode Demontasi”. Untuk mendownload laporan ini, silahkan Anda klik disini.

#10. Laporan PKP UT PGSD Kelas II (Dua) Mata Pelajaran IPA

Contoh Laporan Praktek PKP UT PGSD kelas II (Dua) Mata Pelajaran Ilmu Pengerahuan Alam dengan judul laporan “ Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas II Tentang Ciri Benda Padat dan Benda Cair Dengan Menggunakan Objek Nyata Melalui Metode Demontrasi”. Untuk mendownload laporan ini, silahkan Anda klik disini.

Nah teman-teman Mahasiswa Universitas Terbuka Jurusan S-1 PGSD, sekian postingan kami terkait 10 Contoh Laporan Praktek PKP UT PGSD. Tentunya harapan kami, dengan adanya contoh laporan tersebut, bisa menjadikan referensi Anda dalam membuat Laporan Praktek nantinya sehingga Anda tidak kesulitan dalam membuat laporan.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait contoh laporan pkp ini, silahkan hubungi kami melalui halaman Contact, kami akan segera mungkin untuk membalasnya. Jangan lupa juga untuk membagikan atau share artikel ini jika Anda merasa artikel ini berguna untuk teman Anda yang lainnya, terima kasih.
10 Contoh Laporan Praktek PKP UT PGSD Lengkap Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rani Kusmanti

Tuesday, 18 July 2017

Contoh Laporan Praktek UT Ilmu Hukum HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara

Contoh laporan Praktek UT Ilmu Hukum HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Imu Hukum yang sekarang sedang menemph pendidikan pada semester 6. Pada postingan kami yang lalu kami telah berbagi soal yang sama terkait semester 6, yaitu soal ujian UT Ilmu Hukum semester 6, terakhir kami memposting soal ujian UT HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi. Pada semester 6 ini untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Hukum dari semua mata kuliah yang ada, ada salah satu mata kuliah yang tidak akan ada ujian tertulis, namun nilai akan diambil dari peraktek. Dan yang mana kita tahu bahwa dalam peraktek tentu akan ada yang namanya laporan.

Dalam hal ini kami membagikan untuk Anda Mahasiswa UT Contoh Laporan Praktek HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara lengkap, yang bisa Anda jadikan panduan atau referensi sebagai pembuatan laporan Anda nantinya. Laporan ini sudah tersusun lengkap dari datar isi sampai penutup, yang sebenarnya bisa langsung Anda jadikan acuan laporan Anda.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 lainnya:

Seperti yang kami jelaskan pada Anda pada postingan kami sebelumnya selain Soal Ujian UT Ilmu Hukum kami juga membagikan berbagai hal lainnya terkait Mahasiswa UT, salah satunya adalah Contoh Laporan PKP, Contoh Laporan PKM dan lainnya.

Contoh Laporan Praktek UT Ilmu Hukum HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara

Contoh Laporan Praktek UT Ilmu Hukum HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara

Contoh laporan terdiri dari beberapa bagian, yang mana telah kami jadikan dalam bentuk satu file ZIP yang bisa Anda unduh dan simpan untuk kemudian Anda jadikan referensi dalam pembuatan laporan Anda. Kami hanya mengingatkan bahwa jika Anda ingin melihat kumpulan lengkap terkait soal UT untuk jurusan Ilmu Hukum, Anda bisa langsung menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.

Dengan adanya laporan seperti ini tentu Anda akan lebih mudah dalam membuat laporan nantinya, kami tahu bahwa kesulitan akan materi dan kurangnya bimbingan menjadi hal utama dalam membuat laporan. Nah untuk itulah kami disini berbagai pada Anda. Berikut ini kami bagikan pada Anda Contoh Laporan Praktek HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara.


Contoh Laporan Praktek HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara

Kami berharap contoh laporan diatas bisa membantu Anda dalam menyelesaikan laporan Anda. Dan jika Anda mengalami kendala atau ada hal yang ingin Anda tanyakan mengenai laporan tersebut, silahkan Anda hubungi kami melalui halaman Contact.

Sekian artikel kami terkait contoh laporan Praktek HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara, semoga laporan tersebut berguna bagi Anda. Jangan lupa untuk berbagi artikel kami ini dan merekomendasikan blog soal uas ut pada teman Mahasiswa Anda yang lainnya, agar mereka juga bisa belajar seperti Anda, terima kasih.
Contoh Laporan Praktek UT Ilmu Hukum HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rani Kusmanti

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi Beserta Kunci Jawaban

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi serta kunci jawaban dan pembahasan jawabannya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas jurusan Ilmu Hukum yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan pada semester 6. Pada artikel kami sebelumnya kami juga sudah berbagi Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6, terakhir kami memposting Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana lengkap dengan kunci jawabannya. Selalu kami sampaikan bahwa semua Soal Ujian UT yang kami bagikan ini adalah hasil dari rangkuman dan latihan soal mandiri yang terdapat pada modul Anda. Jadi tentunya dengan mempelajari Soal UT ini sangat membantu Anda dalam menyiapkan diri untuk menghadapi ujian semester nantinya. Seperti yang Anda tahu bahwa semua soal yang kami bagikan ini sudah dilengkapi kunci jawabannya, dan kami tidak memisahkan antara soal dan jawaban. Jadi Anda sangat dimudahkan jika ingin mempelajari soal ini secara online melalui HP atau Laptop Anda. Tak hanya soal saja, namun kami juga berbagi hal lainnya terkait tugas Anda selaku Mahasiswa UT, seperti Contoh Laporan PKP UT, Contoh Laporan PKM UT. Dan hal lainnya juga kami bagikan pada blog ini, Anda bisa melihat Nilai UT Anda pada postingan kami sebelumnya, silahkan gunakan menu search untuk mencari artikel pada blog ini.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum yang kami bagikan ini selain kami kemas dalam bentuk artikel, kami juga telah menyiapkannya dalam bentuk file PDF yang mana bisa Anda download langsung pada akhir artikel, kami telah menyiapkan link downloadnya. Mempelajari soal-soal seperti ini akan sangat epektif dari pada Anda belajar langsung dari modul dan membaca semua materi yang ada. Tentu hal tersebut akan sangat menyita waktu Anda, nah dengan adanya soal seperti ini tak jarang soal yang akan keluar nantinya akan sama persis seperti soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 lainnya:

Tentunya Anda akan sangat dimudahkan dengan adanya soal seperti ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, karena dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Jadi Anda sangat dimudahkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda. Pada akhir artikel, kami juga sudah menyiapkan link untuk mendownload soal ini dalam bentuk file PDF yang mana Anda akan diarahkan langsung pada link downloadnya. Jadi Anda tidak perlu lagi melakukan copy-paste.
Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 sampai semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi Beserta Kunci Jawaban

Seperti yang telah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak hanya berbagi Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga berbagi berbagai soal lainnya untuk jurusan yang berbeda, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Hukum ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.

Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409

1. Di bawah ini yang merupakan termasuk jenis sengketa individu dengan badan hukum adalah sengketa .........
a. Warisan
b. Perjanjian kerja (PKWT)
c. Perjanjian kerjasama BOT
d. Pencurian
Jawab:
b. benar

2. Yang dimaksud dengan sengketa adalah ............
a. Perselisihan yang perlu untuk diselesaikan
b. Perbedaan pendapat antar manusia
c. Perdebatan keras antarindividu atau antarinstitusi
d. Ketidaknyamanan atas pendapat orang lain
Jawab:
a. benar

3. Berikut ini adalah jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang terdapat dalam Undang-Undang No 30 tahun 1999. Kecuali .......
a. Mediasi
b. rekonsiliasi
c. Penilaian ahli
d. Perdamaian
Jawab:
d. benar

3. Majelis arbitrase dapat mendasarkan putusannya pada ex aequo et bono, yang artinya putusan tersebut berdasarkan pada ...............
a. Aspirasi masyarakat
b. Hukum yang berlaku
c. Keadilan dan kepatutan
d. Kekuasaan yang dimiliki para pihak
Jawab:
a. benar

4. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam arti sempit tidak memasukan media ......
a. Negosiasi
b. Mediasi
c. Arbitrase
d. Litigasi
Jawab:
c. benar

5. Yang dimaksud dengan negosiasi adalah .........
a. Komunikasi dibangun dengan bantuan pihak ketiga
b. Komunikasi oleh mereka sendiri untuk mencapai kesepakatan
c. Komunikasi baik langsung maupun tidak langsung
d. Komunikasi melalui forum pengadilan
Jawab:
b. benar

6. Berhasil atau tidaknya suatu sengketa diselesaikan melalui negosiasi dipengaruhi oleh banyak faktor, yang salah satunya yang utama adalah....
a. Kemampuan kepemimpinannya
b. Kemampuan bidangnya
c. Kemampuan mempengaruhi para pihak
d. Kemampuan negosiator dalam memahami persoalan dan mencari solusinya
Jawab:
d. benar

7. Beberapa kekuatan yang perlu diperhatikan oleh seorang negosiator adalah sebagai berikut ............
a. Kekuatan dari pengetahuan dan keterampilan
b. Kekuatan diri sendiri
c. Kekuatan dari keberlanjutan hubungan yang baik
d. Kekuatan legitimasi dari proses dan hasil
Jawab:
b. benar

8. Menurut Raiffa, 4 (empat) tahap negosiasi yang pada umumnya yang dilakukan adalah ...............
a. Tahap investigasi
b. Tahap penyusunan perjanjian
c. Tahap tawaran awal
d. Tahap tawaran akhir.
Jawab:
c. benar

9. Keinginan atau kepentingan berikut TIDAK perlu didefinisikan oleh negosiator, yaitu ..........
a. Struktur
b. Proses
c. Substansi
d. Relevansi
Jawab:
a. benar

10. Strategi untuk memperoleh hasil lebih baik atau zero-sum bargaining adalah ........
a. Strategi kompromi
b. Strategi negosiasi
c. Strategi bersaing
d. Strategi kultural
Jawab:
c. benar

11. Berikut ini adalah strategi utama yang dapat digunakan dalam hubungan tawar menawar, Kecuali ...............
a. Strategi berkolaborasi
b. Strategi berkompromi
c. Strategi bersaing
d. Jawaban semua benar
Jawab:
d. benar

12. Memberikan informasi yang salah kepada pihak lawan dalam negosiasi. Hal tersebut merupakan tipologi jenis kecurangan yang ........
a. Menggertak
b. Pengeliruan
c. Penyesatan
d. Pemalsuan
Jawab:
d. benar

13. Sebutkan satu standar yang TIDAK digunakan untuk menilai strategi dan taktik negosiasi adalah...................
a. Memutuskan berdasarkan keyakinan pribadi dan kesadaran masing-masing
b. Memutuskan berdasarkan hasil yang diharapkan, atau apa yang memberi Anda keuntungan terbesar dari investasi
c. Memutuskan berdasarkan pada kepentingan masyarakat
d. Memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku, atau legalitas dari hal itu
Jawab:
c. benar

14. Berikut di bawah ini adalah bentuk-bentuk kecurangan dalam negosiasi, KECUALI:
a. Menggertak
b. Penyesatan
c. Pencurian
d. Pemalsuan
Jawab:
c. benar

15. Bagaimana hubungan antara mediasi dan negosiasi?
a. Mediasi tidak memerlukan negosiasi karena kehadiran pihak ke-3 yang netral
b. Mediasi adalah kelanjutan dari gagalnya proses negosiasi
c. Mediasi merupakan perluasan dari negosiasi
d. Mediasi adalah intervensi pihak ke-3 yang netral terhadap proses negosiasi
Jawab:
a. benar

16. Berikut ini merupakan cara-cara mengatasi perbedaan kekuatan dari para pihak dalam mediasi, Kecuali adalah .......
a. Mendikte salah satu pihak untuk menyetujui sesuatu hal
b. Tidak menekan setiap pihak untuk menyetujui suatu penyelesaian
c. Memberi setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya dengan lebih leluasa
d. Menyediakan sebuah suasana yang tidak mengancam
Jawab:
b. benar

17. Manakah di bawah ini yang merupakan pernyataan yang SALAH dari keunggulan mediasi adalah .........
a. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji, karena mereka sendiri yang memutuskannya
b. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya
c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara formal
d. Mediasi memfokuskan pada kepentingan, dan bukan pada kebutuhan emosi atau psikologis
Jawab:
c. benar

18. Manakah di bawah ini yang merupakan pernyataan yang SALAH dari keunggulan mediasi adalah .........
a. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji, karena mereka sendiri yang memutuskannya
b. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya
c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara formal
d. Mediasi memfokuskan pada kepentingan, dan bukan pada kebutuhan emosi atau psikologis
Jawab:
c. benar

19. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 jika proses mediasi dilakukan melalui pengadilan maka mediator dapat berasal dari ..............
a. Siapa saja dapat menjadi mediator sepanjang memiliki kemampuan
b. Kalangan hakim dan bukan hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung RI
c. Hanya kalangan bukan hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator
d. Hanya kalangan hakim dan advokat
Jawab:
b. benar

20. Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa maka akibat yang ditimbulkan adalah ...........
a. Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan dalam proses persidangan
b. Semua catatan mediator tidak wajib dimusnahkan
c. Para pihak tidak lagi memegang semua hak mereka sebagaimana pada saat mereka masuk ke mediasi
d. Hak-hak para pihak secara otomatis berkurang atau terpengaruh
Jawab:
b. benar

21. Manakah pernyataan yang benar mengenai jangka waktu proses pelaksanaan mediasi di pengadilan dibawah ini ....
a. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak berakhir masa 40 hari
b. Jangka waktu proses mediasi ini tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara
c. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
d. Para pihak tidak dapat melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan peralatan komunikasi
Jawab:
b. benar

22. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 tahun 2008 yakni perintah undang-undang kepada hakim untuk mendahulukan proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa adalah bersifat memaksa (imperatif), maka jika tidak putusan majelis hakim perdata akan…
a. Dapat dikesampingkan
b. Dapat dilakukan Uji materiel tingkat Mahkamah Konstitusi RI
c. Dapat dibatalkan
d. Batal demi hukum
Jawab:
d. benar

23. Persetujuan sebagai bagian perdamaian, yang disebutkan dalam Pasal 1851, harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu adalah ....
a. Suatu sebab yang terlarang
b. Suatu pokok persoalan tertentu
c. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
d. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Jawab:
a. benar

24. Sengketa apakah yang dikecualikan untuk dimediasi oleh pengadilan tingkat pertama?
a. Sengketa Persaingan Usaha
b. Sengketa Konsumen
c. Sengketa HAKI
d. Sengketa Pajak
Jawab:
d. benar

25. Alternatif Penyelesaian Sengketa Paten sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah sebagai berikut, KECUALI ..................
a. Negosiasi
b. Arbitrase
c. Negosiasi
d. Mediasi
Jawab:
b. benar

26. Para Pelaku Usaha lebih memilih Arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa walaupun bersifat formil. . . .
a. Arbitrase sifatnya merupakan pilihan yang bersifat rahasia yang disepakati oleh Para Pihak
b. Arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kepada para pihak yang bersengketa
c. Terdapat memenuhi kebenaran karena diputuskan oleh Arbiter yang ahli dan berkompeten
d. Jawaban A dan B benar
Jawab:
d. benar

27. Dalam mempertahankan haknya Pencari keadilan salah satunya menggunakan pendekatan hukum (legal action), maka proses . . .
a. Proses mekanisme penyelesaian sengketa tersebut terkait dengan peristiwa wan-pretasi sehinga perlu menghadap para pejabat atau instansi yang berwenang
b. Proses mekanisme penyelesaian sengketa tersebut tersebut dikenal dengan arbitrase
c. Proses mekanisme penyelesaian sengketa tersebut terkait dengan peristiwa wan-pretasi sehingga perlu mekanisme formal
d. Proses mekanisme penyelesaian sengketa tersebut tersebut dikenal dengan litigasi
Jawab:
d. benar

28. Perbedaan karekteristik dari segi aturan pembuktian pada adjudikasi sangatlah formal sedangkan pada arbitrase adalah ...
a. Sama dengan adjudikasi pengadilan
b. Mengikuti aturan secara universal
c. Formal dengan ketentuan yang berlaku pada aturan badan arbitrase tersebut
d. Kebiasaan pada dunia usaha
Jawab:
c. benar

39. Dalam berbagai bentuk penyelesaian sengketa dibawah ini dikenal dengan penyelesaian sengketa dengan lembaga perwasitan untuk sengketa komersial, adalah…
a. Proses penyelesaian sengketa oleh Majelis Arbiter di lembaga Arbitrase
b. Proses penyelesaian sengketa oleh Arbiter di lembaga Arbitrase
c. Proses penyelesaian sengketa Litigasi
d. Jawaban A dan B benar
Jawab:
d. benar

30. Pernyataan dibawah ini yang paling benar adalah .............
a. Klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian diberlakukan apabila timbul sengketa diantara Para Pihak merupakan bagian tersendiri dan bukan merupakan bagian dari perjanjian pokok
b. Klausula Arbitrase merupakan syarat utama Para Pihak memberikan wewenang kepada Lembaga Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa
c. Klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian diberlakukan apabila timbul sengketa diantara Para Pihak merupakan bagian inti dari perjanjian pokok
d. Klausula Arbitrase atau Perjanjian Arbitrase memberikan kewenangan kepada lembaga Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa apabila timbul sengketa diantara para Pihak
Jawab:
d. benar

31. Dalam menyelesaikan sengketanya Para Pihak dapat mengusulkan Arbiter dengan salah satunya menggunakan pendekatan keahlian dari Arbiter dengan ketentuan yang paling tepat adalah .............
a. Arbiter yang ditunjuk Para Pihak berwenangan serta tidak memiliki benturan kepentingan terhadap proses penyelesaian sengketa sekaligus memiliki keahlian terhadap objek sengketa
b. Arbiter adalah majelis Arbiter yang dalam proses penyelesaian sengketa tersebut memiliki hubungan dengan pejabat dari instansi yang berwenang sehingga keahliannya tidak perlu diragukan
c. Arbiter adalah Arbiter Tunggal yang melihat peristiwa wan-prestasi terlebih dahulu yang terjadi diantara Para Pihak yang bersengketa setelah itu menilai apakah dia berwenang atau tidak
d. Arbiter adalah seorang ahli yang berintegritas tinggi sekaligus memiliki kepentingan agar sengketa tersebut dapat selesai tepat waktu
Jawab:
a. benar

32. Pemberlakukan aturan umum arbitrase yang diatur dalam Reglemen Acara perdata (Reglement op de Rechtvordering) bagi para Pelaku Usaha baik untuk penduduk. . . .
a. Untuk golongan Bumiputera saja
b. Untuk golongan Timur Asing saja
c. Untuk golongan Pribumi saja
d. Untuk golongan Bumiputera, Timur Asing dan Eropa
Jawab:
d. benar

33. Klausula atau perjanjian Arbitrase tidak dapat diberlakukan karena alasan validitas kecakapan salah satu pihak dalam suatu perjanjian pokok, karena suatu keadaan peristiwa sebagai berikut, kecuali adalah ...................
a. Salah satu Pihak termasuk kategori perusahaan yang telah dicabut ijin usaha
b. Salah satu pihak sedang terikat perjanjian pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo
c. Salah satu Pelaku usaha yang mewakili belum cukup dewasa
d. Salah satu Pihak tidak mampu secara pikiran, metal, fisik
Jawab:
b. benar

34. Apakah yang dimaksud dengan “Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”, adalah ..........
a. Dengan adanya perjanjian atau klausula Arbitrase mengeyampingkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara yang terikat perjanjian Arbitrase
b. Proses mekanisme penyelesaian sengketa tersebut harus diselesaikan melalui lembaga pengadilan
c. Proses mekanisme penyelesaian sengketa tersebut tersebut dikenal dengan Arbitrase
d. Sengketa tersebut terkait dengan peristiwa wan-pretasi sehingga perlu diselesaikan melalui mekanisme formal
Jawab:
a. benar

35. Di bawah ini adalah merupakan pernyataan yang tepat, Kecuali adalah ..............................
a. Dengan adanya salah satu Pihak mengalami peristiwa kepailitan sehingga perjanjian Arbitrase tidak dapat diberlakukan
b. Para pihak telah mengamandemen perjanjian pokok sehingga klausula Arbitrase dalam perjanjian tersebut tetap dapat diberlakukan
c. Suatu perjanjian Arbitrase tidak menjadi batal meskipun salah satu pihak meninggal dunia
d. Klausula Arbitrase tidak dapat diberlakukan apabila dibuat dalam bentuk standar karena akan merugikan salah satu pihak yang berjanji
Jawab:
a. benar

36. Akibat Hukum apabila Para Pihak memyetujui dan menyepakati memilih Arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya, adalah ..............
a. Salah satu Pihak dapat meminta petunjuk kepada lembaga Arbitrase berdasarkan Klausula atau Perjanjian Arbitrase yang telah disepakati para pihak sebelum atau setelah terjadinya sengketa
b. Salah satu Pihak dapat mengajukan gugatan kepada lembaga Arbitrase dan Pengadilan Negeri karena peristiwa wan-prestasi berdasarkan Klausula atau Perjanjian Arbitrase yang telah disepakati para pihak sebelum atau setelah terjadinya sengketa
c. Salah satu Pihak dapat mengajukan gugatan karena peristiwa wan-prestasi kepada lembaga arbitrase berdasarkan Klausula atau perjanjian Arbitrase yang telah disepakati para pihak sebelum atau setelah terjadinya sengketa
d. Klausula arbitrase dibuat dan bentuk standar yang berisi ketentuan yang menujuk jenis-jenis perbuatan melawan hukum yang dapat diajukan sebagai sengketa di lembaga Arbitrase
Jawab:
c. benar

37. Yang dimaksud dengan “perjanjian arbitrase bersifat accesoir”, adalah. . .
a. Klausula Arbitrase pada hakekatnya perjanjian mengenai cara penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok
b. Klausula Arbitrase pada hakekatnya perjanjian tambahan yang berisi hanya persyaratan khusus mengenai cara penyelesaian sengketa
c. Klausula Arbitrase pada hakekatnya bersifat tambahan dan berada diluar perjanjian pokok
d. Klausula arbitrase haru baku dan mengikuti standarisasi lembaga arbitrase yang ada
Jawab:
c. benar

38. Dibawah ini pernyataan diperlukannya penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase dan bersifat internasional, apabila ........
a. Objek arbitrase terletak di luar wilayah negara dimana para pihak memiliki usahanya
b. Tempat penyelesaian sengketa melalui Arbitrase berada di luar domisili para pihak
c. Para pihak yang bersengketa memiliki kebangsaan yang berbeda yang terbukti dan dinyatakan secara tegas
d. Semua jawaban benar
Jawab:
d. benar

39. Berikut ini yang termasuk kategori beberapa jenis barang bukti, kesaksian dan cara-cara pembuktian yang secara singkat dalam arbitrasi KECUALI adalah .................
a. Bukti primer
b. Bukti yang menentukan
c. Bukti Petunjuk
d. Bukti langsung
Jawab:
c. benar

40. Suatu asas dimana tidak semua putusan Arbitrasi asing dapat diakui (recognize) dan dieksekusi (enforcement), yaitu..............
a. Asas reciprocity
b. Asas Nasional Pasif
c. Asas Nasional Pasif
d. Asas national treatment
Jawab:
d. benar

Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409

Seperti yang telah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang telah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah Anda menyimpan dokumen, karena terkadang ada dari Mahasiswa yang kesulitan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi, silahkan Anda klik link dibahwa ini.


Jika Anda mengalami kesulitan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat membantu Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi, semoga soal ini dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca berbagai soal lainnya hanya di blog soal uas ut, dan jangan lupa untuk merekomendasikan blog ini pada teman Anda yang lainnya dan berbagi artikel ini ke sosial media, terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi Beserta Kunci Jawaban Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rani Kusmanti

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana Beserta Kunci Jawaban

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana serta kunci jawaban dan pembahasan jawabannya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas jurusan Ilmu Hukum yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan pada semester 6. Pada artikel kami sebelumnya kami juga sudah berbagi Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6, terakhir kami memposting Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata lengkap dengan kunci jawabannya. Selalu kami sampaikan bahwa semua Soal Ujian UT yang kami bagikan ini adalah hasil dari rangkuman dan latihan soal mandiri yang terdapat pada modul Anda. Jadi tentunya dengan mempelajari Soal UT ini sangat membantu Anda dalam menyiapkan diri untuk menghadapi ujian semester nantinya. Seperti yang Anda tahu bahwa semua soal yang kami bagikan ini sudah dilengkapi kunci jawabannya, dan kami tidak memisahkan antara soal dan jawaban. Jadi Anda sangat dimudahkan jika ingin mempelajari soal ini secara online melalui HP atau Laptop Anda. Tak hanya soal saja, namun kami juga berbagi hal lainnya terkait tugas Anda selaku Mahasiswa UT, seperti Contoh Laporan PKP UT, Contoh Laporan PKM UT. Dan hal lainnya juga kami bagikan pada blog ini, Anda bisa melihat Nilai UT Anda pada postingan kami sebelumnya, silahkan gunakan menu search untuk mencari artikel pada blog ini.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum yang kami bagikan ini selain kami kemas dalam bentuk artikel, kami juga telah menyiapkannya dalam bentuk file PDF yang mana bisa Anda download langsung pada akhir artikel, kami telah menyiapkan link downloadnya. Mempelajari soal-soal seperti ini akan sangat epektif dari pada Anda belajar langsung dari modul dan membaca semua materi yang ada. Tentu hal tersebut akan sangat menyita waktu Anda, nah dengan adanya soal seperti ini tak jarang soal yang akan keluar nantinya akan sama persis seperti soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 lainnya:

Tentunya Anda akan sangat dimudahkan dengan adanya soal seperti ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, karena dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Jadi Anda sangat dimudahkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda. Pada akhir artikel, kami juga sudah menyiapkan link untuk mendownload soal ini dalam bentuk file PDF yang mana Anda akan diarahkan langsung pada link downloadnya. Jadi Anda tidak perlu lagi melakukan copy-paste.
Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 sampai semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana Beserta Kunci Jawaban

Seperti yang telah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak hanya berbagi Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga berbagi berbagai soal lainnya untuk jurusan yang berbeda, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Hukum ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.

Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah HKUM4406 Hukum Acara Pidana lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406

1. Hukum pidana formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ahli hukum pidana yang bernama ....
a. Van Bemmelen
b. Van Hattum
c. Simons
d. Wiryono Prodjodikoro
Jawab:
b. benar

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam ketentuan .............
a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
b. Undang-Undang No 81 Tahun 1981
c. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
d. Undang-Undang No 10 tahun 2004
Jawab:
a. benar

3. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 memuat asas ............
a. asas oportunitas
b. asas presumption of innocent
c. asas fair, impartial, impersonal and objective
d. asas equality before the law
Jawab:
c. benar

4. Makna peradilan pidana terpadu (criminal justice system) berupa sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural dikemukakan oleh ........
a. Moeljatno
b. Muladi
c. Barda Nawawi Arief
d. Nyoman Sarikat Putera Jaya
Jawab:
b. benar

5. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh petugas Polri yang minimal berpangkat .......
a. Sekurang-kurangnya mayor
b. Sekurang-kurangnya sersan
c. Sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi
d. Sekurang-kurangnya AKBP
Jawab:
c. benar

6. Dalam KUHAP pihak yang berwenang melakukan Penyelidikan diatur dalam ketentuan ...
a. Pasal 1 angka 1
b. Pasal 1 angka 2
c. Pasal 1 angka 3
d. Pasal 1 angka 4
Jawab:
d. benar

7. Di bawah ini yang merupakan kewenangan penyelidik berdasarkan perintah penyidik adalah ....
a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
b. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
d. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
Jawab:
a. benar

8. Alasan mengapa melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah ....
a. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri
b. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti
c. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana
d. Semua jawaban benar
Jawab:
d. benar

9. Keadaan pada tahapan antara penyidik dengan penuntut umum dipergunakan istilah prapenuntutan, dan merujuk kepada ketentuan di dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ....
a. Lilik Mulyadi
b. Andi Hamzah
c. Wirjono Prodjodikoro
d. Muladi
Jawab:
a. benar

10. Koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum yang selama ini sering menimbulkan polemik adalah menyangkut prapenuntutan, dan poin yang paling krusial yaitu mengenai ....
a. perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penghentian penyidikan
b. pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum
c. penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum dan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap
d. penghentian penyidikan dan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum
Jawab:
c. benar

11. Di bawah ini yang merupakan bentuk-bentuk surat dakwaan, Kecuali adalah ............
a. Tunggal
b. Alternatif
c. Subsider
d. Kombinasi
Jawab:
d. benar

12. Di bawah ini pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan, Kecuali adalah ........................
a. Notaris
b. Tersangka, keluarganya
c. Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan
d. Penasehat hukumnya tersangka
Jawab:
a. benar

13. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai perbedaan mendasar antara lembaga praperadilan dan habeas corpus ....
a. bunyi surat perintah praperadilan adalah sebagai berikut: “Tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”
b. pada praperadilan surat perintah yang dikeluarkan melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun
c. pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara peradilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan
d. habeas corpus kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan
Jawab:
c. benar

14. Fungsi pengawasan horizontal praperadilan terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu, hal ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ..............
a. M. Yahya Harahap
b. Lilik Mulyadi
c. Andi Hamzah
d. Loebby Loqman
Jawab:
d. benar

15. Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP (mengenai pencemaran nama baik) adalah gugatan dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya, sedangkan rehabilitasi diajukan karena ….
a. Perbuatan Perdata
b. Perbuatan tercela pejabat publik
c. Mengganggu ketertiban umum
d. Perbuatan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
Jawab:
d. benar

16. Berikut ini merupakan kelemahan dasar praperadilan menurut penelitian Komisi Hukum Nasional adalah ....
a. hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum
b. tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim
c. hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan
d. Semua jawaban benar
Jawab:
d. benar

17. Setelah surat permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dan telah dicatat dalam buku register perkara praperadilan, pada hari itu juga panitera menyampaikan permintaan kepada ketua pengadilan negeri yang harus segera menunjuk hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan memeriksa perkaranya dalam sidang praperadilan, hal ini berdasarkan ............
a. Pasal 78 ayat (1) KUHAP
b. Pasal 78 ayat (2) KUHAP
c. Pasal 78 ayat (3) KUHAP
d. Pasal 78 ayat (4) KUHAP
Jawab:
b. benar

18. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dinilai dan dirasakan oleh berbagai kalangan terutama oleh pakar hukum serta praktisi hukum sebagai salah satu kelemahan dari KUHAP, hal tersebut dikarenakan ....
a. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan praperadilan terutama dengan cara menunda pemeriksaan praperadilan sehingga tersusul dengan pemeirksaan pokok perkaranya
b. Dalam putusan praperadilan tidak lengkap memuat dengan jelas dasar-dasar dan alasannya
c. Ketentuan yang berdasarkan pasal tersebut tidak sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam lembaga praperadilan
d. Mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa apabila pemeriksaan praperadilan belum selesai atau belum diputus, ternyata perkara pokok dimana pemohon praperadilan menjadi tersangka atau terdakwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka permohonan pemeriksaan praperadilan gugur
Jawab:
a. benar

19. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum .................
a. Banding
b. Kasasi
c. Peninjauan kembali
d. Kasasi demi kepentingan hukum
Jawab:
a. benar

20. Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, merupakan definisi ganti kerugian yang terdapat dalam ....
a. Pasal 1 angka 20 KUHAP
b. Pasal 1 angka 21 KUHAP
c. Pasal 1 angka 22 KUHAP
d. Pasal 1 angka 23 KUHAP
Jawab:
c. benar

21. Andi Hamzah mengungkapkan istilah pemeriksaan cepat yang dipakai HIR adalah ....
a. misdrijven
b. Perkara sumir
c. Perkara rol
d. lichte misdrijven
Jawab:
c. benar

22. Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven) bahwa kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh ”Landrechter” seperti semua orang yang melakukan ”pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa diadili oleh ”Landraad” (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi), pernyataan ini dikemukakan oleh ....
a. Moeljatno
b. Muladi
c. Lilik Mulyadi
d. Wirjono Prodjodikoro
Jawab:
d. benar

23. Putusan dalam acara tindak pidana ringan ditentukan dalam Pasal .......
a. Pasal 205 ayat (1) KUHAP
b. Pasal 205 ayat (2) KUHAP
c. Pasal 205 ayat (3) KUHAP
d. Pasal 205 ayat (4) KUHAP
Jawab:
d. benar

24. Pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, diatur dalam KUHAP pada Pasal ........
a. 213
b. 214
c. 215
d. 216
Jawab:
c. benar

25. Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama, dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal tersebut merupakan ciri dari pembuktian dan penerapan hukum dalam acara pemeriksaan singkat yaitu ....
a. Pemeriksaan tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama
b. Sifat perkara sederhana
c. Pembuktian dan penerapan hukum mudah
d. Pembuktian hukum sederhana
Jawab:
b. benar

26. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili adalah ....
a. Penuntut umum atas perintah dari ketua pengadilan negeri
b. Panitera atas perintah dari hakim ketua yang memeriksa perkara
c. Panitera atas perintah dari ketua pengadilan negeri
d. Hakim
Jawab:
d. benar

27. Dalam hal terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan ketentuan yang terdapat dalam ....
a. acara pemeriksaan cepat
b. acara pemeriksaan singkat
c. acara pemeriksaan biasa
d. acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan
Jawab:
d. benar

28. Salah satu tahap dalam pemeriksaan sidang adalah pengajuan eksepsi, yang dimaksud eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah ....
a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana
b. Terdakwa yang sudah meninggal dunia
c. Kewenangan mengadili perkara didasarkan pada faktor wilayah hukum suatu pengadilan
d. Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan undang-undang
Jawab:
a. benar

29. Keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum merupakan ....
a. saksi a charge
b. saksi a decharge
c. saksi mahkota
d. kroon getulge
Jawab:
b. benar

30. Hakim memutus perkara berdasarkan keyakinan dengan pertimbangan yang rasional adalah salah satu teori pembuktian, yaitu ....
a. conviction raisonee
b. conviction intime
c. negatief wettelijk bewijstheorie
d. vrije bewijst
Jawab:
a. benar

31. “Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak”. Dimuat dalam ketentuan .........
a. UU No. 4 tahun 1989
b. HIR Pasal 178 ayat (1)
c. HIR Pasal 178 ayat (2)
d. HIR Pasal 178 ayat (3)
Jawab:
b. benar

32. Majelis hakim dalam menetapkan hasil musyawarah idealnya berdasarkan ..
a. keputusan juri
b. Pendapat yang memberatkan terdakwa
c. Voting
d. Permufakatan bulat
Jawab:
d. benar

33. Berikut yang benar mengenai syarat sah putusan pengadilan adalah ....
a. Hadirnya terdakwa
b. Diucapkan dalam sidang tertutup
c. Terdakwa wajib didampingi pengacara
d. Terdakwa diberi tahu hak-hak nya seusai sidang
Jawab:
a. benar

34. Menurut Djoko Prakoso, putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap …..
a. Bebas tidak murni
b. Terbukti tetapi tindakkannya bukan merupakan tindak pidana
c. Tidak terbukti
d. Terbukti bersalah menyakinkan hakim
Jawab:
c. benar

35. Suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya, merupakan pengertian banding menurut ....
a. H. Rusli Muhammad
b. Lilik Mulyadi
c. Van Hattum
d. Van Bemmelen
Jawab:
d. benar

36. Tujuan adanya upaya hukum kasasi adalah .............
a. Meminimalisir putusan yang disparitas
b. Sebagai eksaminasi putusan hakim
c. Sebagai check and balance putusan pengadilan
d. Menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum
Jawab:
d. benar

37. Upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di sebut …...
a. Upaya hukum dari kekuasaan Presiden
b. Upaya hukum dari kekuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
c. Upaya hukum biasa
d. Upaya hukum luar biasa
Jawab:
d. benar

38. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) sebelum KUHAP pihak yang berhak mengajukannya yakni Jaksa dan Penasehat Hukum saja, hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No ............
a. 1 tahun 1969
b. 2 tahun 1969
c. 3 tahun 1969
d. 4 tahun 1969
Jawab:
a. benar

39. Pelaksanaan putusan pengadilan tetap pada jaksa, sebagaimana tercantum dalam KUHAP diatur dalam Pasal ..................
a. Pasal 36 Ayat (1)
b. Pasal 36 Ayat (2)
c. Pasal 36 Ayat (3)
d. Pasal 36 Ayat (4)
Jawab:
a. benar

40. Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sistem peradilan pidana bertujuan ....
a. Melakukan resosialisasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat
b. Melakukan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
c. Melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
d. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Jawab:
d. benar

41. Pengawasan oleh hakim terhadap jaksa dan lembaga pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan, hal tersebut dinamakan ..
a. Check and balance
b. Observasi
c. Visitasi
d. Pengamatan
Jawab:
d. benar

42. Dukungan politis dalam perkembangan dan pertumbuhan bantuan hukum sangat dirasakan, hanya saja pada masa ini lembaga peradilan tidak bisa mandiri lagi mengakibatkan adalah keadilan dikorbankan. Disebabkan oleh .................
a. Dipengaruhi oleh badan yudikatif
b. Dipengaruhi oleh badan legislatif
c. Dipengaruhi oleh Partai Politik
d. Dipengaruhi oleh badan eksekutif
Jawab:
d. benar

43. Yang menyebabkan bantuan hukum pada masa orde lama lebih buruk dari pada zaman penjajahan adalah...........
a. Hukum belum menjadi prioritas utama
b. Karena adanya campur tangan lembaga eksekutif dalam peradilan
c. Karena belum merdeka secara de fakto maupun de Jure
d. Supremasi hukum berdasarkan kekuasaan asing
Jawab:
b. benar

44. Sistem self goverment kepada para narapidana di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari kalangan narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar penjara. Disebut sebagai sistem ....
a. sistem stelsel pensylvania
b. sistem progresif
c. sistem auburn
d. sistem osborne
Jawab:
d. benar

45. Hak-hak narapidana dimuat dalam ketentuan ....
a. Pasal 5 UU no 12 tahun 1995
b. Pasal 14 UU no 12 tahun 1995
c. Pasal 2 UU no 12 tahun 1995
d. Pasal 6 UU no 12 tahun 1995
Jawab:
b. benar

Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406

Seperti yang telah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang telah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah Anda menyimpan dokumen, karena terkadang ada dari Mahasiswa yang kesulitan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas HKUM4406 Hukum Acara Pidana, silahkan Anda klik link dibahwa ini.


Jika Anda mengalami kesulitan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat membantu Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana, semoga soal ini dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca berbagai soal lainnya hanya di blog soal uas ut, dan jangan lupa untuk merekomendasikan blog ini pada teman Anda yang lainnya dan berbagi artikel ini ke sosial media, terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana Beserta Kunci Jawaban Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rani Kusmanti

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata Beserta Kunci Jawaban

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata serta kunci jawaban dan pembahasan jawabannya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas jurusan Ilmu Hukum yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan pada semester 6. Pada artikel kami sebelumnya kami juga sudah berbagi Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6, terakhir kami memposting Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat lengkap dengan kunci jawabannya. Selalu kami sampaikan bahwa semua Soal Ujian UT yang kami bagikan ini adalah hasil dari rangkuman dan latihan soal mandiri yang terdapat pada modul Anda. Jadi tentunya dengan mempelajari Soal UT ini sangat membantu Anda dalam menyiapkan diri untuk menghadapi ujian semester nantinya. Seperti yang Anda tahu bahwa semua soal yang kami bagikan ini sudah dilengkapi kunci jawabannya, dan kami tidak memisahkan antara soal dan jawaban. Jadi Anda sangat dimudahkan jika ingin mempelajari soal ini secara online melalui HP atau Laptop Anda. Tak hanya soal saja, namun kami juga berbagi hal lainnya terkait tugas Anda selaku Mahasiswa UT, seperti Contoh Laporan PKP UT, Contoh Laporan PKM UT. Dan hal lainnya juga kami bagikan pada blog ini, Anda bisa melihat Nilai UT Anda pada postingan kami sebelumnya, silahkan gunakan menu search untuk mencari artikel pada blog ini.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum yang kami bagikan ini selain kami kemas dalam bentuk artikel, kami juga telah menyiapkannya dalam bentuk file PDF yang mana bisa Anda download langsung pada akhir artikel, kami telah menyiapkan link downloadnya. Mempelajari soal-soal seperti ini akan sangat epektif dari pada Anda belajar langsung dari modul dan membaca semua materi yang ada. Tentu hal tersebut akan sangat menyita waktu Anda, nah dengan adanya soal seperti ini tak jarang soal yang akan keluar nantinya akan sama persis seperti soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 lainnya:

Tentunya Anda akan sangat dimudahkan dengan adanya soal seperti ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, karena dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Jadi Anda sangat dimudahkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda. Pada akhir artikel, kami juga sudah menyiapkan link untuk mendownload soal ini dalam bentuk file PDF yang mana Anda akan diarahkan langsung pada link downloadnya. Jadi Anda tidak perlu lagi melakukan copy-paste.
Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 sampai semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata Beserta Kunci Jawaban

Seperti yang telah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak hanya berbagi Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga berbagi berbagai soal lainnya untuk jurusan yang berbeda, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Hukum ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.

Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah HKUM4405 Hukum Acara Perdata lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405

1. Hukum acara perdata adalah ...........
a. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim
b. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Arbiter
c. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan pihak ketiga
d. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum publik dengan perantaraan hakim
Jawab:
a. benar

2. Di bawah ini yang termasuk sumber-sumber hukum acara perdata Indonesia, Kecuali adalah
a. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
c. Yurisprudensi
d. HIR
Jawab:
b. benar

3. Hukum acara yang dahulu kala hanya berlaku di wilayah luar pulau jawa adalah .................
a. Rbg
b. Stablad no 3 tahun 1818
c. Stablad no 752 tahun 1915
d. HIR
Jawab:
a. benar

4. Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai perbedaan inisiatif hakim pidana dan perdata yakni ..........
a. Hakim Perdata aktif
b. Hakim Pidana Pasif
c. Hakim Perdata Pasif
d. Hakim Pidana aktif
Jawab:
c. benar

5. Dalam hukum acara perdata, pihak-pihak beperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas hukum perdata yang berupa .....
a. Ius curia novit
b. Lex certa
c. Ius Gentium
d. audi et alteram partem
Jawab:
d. benar

6. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan Prinsip "Hakim tidak boleh memutuskan lebih dari tuntutan para pihak dalam persidangan". hal tersebut merupakan mencerminkan asas hukum acara perdata yang berupa ..................
a. Verhandlungsmaxime
b. Ius Curia Novit
c. Audi et alteram partem
d. Verhandlungsmaxime
Jawab:
d. benar

7. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh .............
a. Mahkamah Agung RI
b. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI
c. Komisi Hukum Nasional
d. Komisi Yudisial
Jawab:
b. benar

8. Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan ..................
a. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 4 tahun 2004
c. Undang-Undang No 31 Tahun 1999
d. Undang-Undang No 10 Tahun 2010
Jawab:
a. benar

9. Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali adalah ..................
a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
b. Undang-Undang No 49 Tahun 2009
c. Undang-Undang No. 48 tahun 2009
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Jawab:
d. benar

10. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, merupakan pengertian dari .....................
a. Kekuasaan peradilan perdata
b. Kekuasaan kehakiman
c. Kompetensi relatif
d. Kompetensi absolut
Jawab:
d. benar

11. Penerapan asas actor sequitur forum rei yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu Pengdilan Negeri diatur dalam HIR pada Pasal .......
a. 142
b. 118 ayat (1)
c. 181 ayat (1)
d. 119 ayat (1)
Jawab:
b. benar

12. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan Pengadilan Negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, merupakan pengertian dari .....................
a. Kompetensi absolut
b. Kompetensi relatif
c. Kompetensi campuran
d. Kompetensi Mahkamah Agung RI
Jawab:
b. benar

13. Tujuan utama dari asas actor sequitur forum rei adalah
a. Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam perkara perdata
b. Melindungi objek eksekusi agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga
c. Melindungi kebebasan Hakim dalam menilai alat bukti
d. Melindungi tergugat karena belum tentu orang yang digugat itu pasti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
Jawab:
d. benar

14. Dibawah ini yang bukan merupakan hal hal pokok yang diatur dalam Pasal 118 HIR adalah .................
a. Dapat mewakilkan (menunjuk kuasa)
b. Yuridiksi peradilan dalam memeriksa perkara prodeo
c. Tempat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri
d. Cara mengajukan gugatan dengan tertulis
Jawab:
b. benar

15. Perselisihan yang timbul dalam masyarakat yang dapat disebabkan perbedaan kepentingan di antara warga masyarakat sendiri, merupakan pengertian dari ...........
a. Mediasi
b. Konsolidasi
c. Sengketa
d. Arbitrase
Jawab:
c. benar

16. Sengketa mengenai tidak diikutinya tertib proses dan Pelanggaran dalam pelaksanaan jurisdiksi voluntaria, termasuk kedalam golongan sengketa .........
a. Sengketa Internasional
b. Sengketa antar lembaga peradilan
c. Sengketa yurisdiksi (geschillen van rechtsmacht)
d. Sengketa pra yudisiil
Jawab:
d. benar

17. Bestuur geschillen merupakan istilah......
a. Sengketa yuridiksi
b. Sengketa Individu
c. Sengketa pemerintahan
d. Sengketa Negara
Jawab:
c. benar

18. Untuk memastikan siapa para pihak dalam satu perkara dan untuk memudahkan menyampaikan panggilan atau pemberitahuan dalam surat gugatan merupakan tujuan dari ..............
a. Petitum
b. Ultra petita
c. Fundamentum petendi
d. Tujuan utama pencantuman identitas
Jawab:
d. benar

19. Fundamentum petendi merupakan istilah dari ....................
a. Dasar putusan hakim dalam memeriksa perkara perdata
b. Dasar gugatan dalam perkara perdata
c. Tuntutan
d. Dalil
Jawab:
b. benar

20. Lembaga class action (gugatan perwakilan kelompok) telah dikenal di banyak negara yang menganut sistem hukum common law, misalnya Inggris memperkenalkan class action yang didasarkan pada ..................
a. Keadilan Masyarakat
b. judge made law
c. Undang-undang
d. Kebiasaan
Jawab:
b. benar

21. Berperkara di pengadilan dengan cara perwakilan diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan dibawah ini, kecuali ....
a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002
Jawab:
a. benar

22. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil kelompok tidak harus mendapat surat kuasa dari kelompoknya, sebagaimana seorang advokat/pengacara melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemberi kuasa sebab ....
a. wakil kelompok bertindak untuk kepentingan diri sendiri
b. wakil kelompok mewakili dirinya sendiri maupun korban lain
c. wakil kelompok juga berkepentingan dalam perkaranya pihak lain
d. wakil kelompok seorang advokat
Jawab:
b. benar

23. Jika pada hari sidang yang pertama tergugat yang tidak hadir, hakim dapat menyatakan ….
a. Hakim menjatuhkan putusan gugatan gugur
b. Hakim menjatuhkan putusan verstek
c. Penggugat dikalahkan dengan putusan condemnatoir
d. Tergugat dikalahkan
Jawab:
b. benar

24. Jika tergugat yang dijatuhi putusan verstek tidak puas atas putusan verstek itu, tergugat dapat mengajukan ….
a. Rekonvensi
b. Kasasi
c. Banding
d. Verzet
Jawab:
d. benar

25. Peraturan Mediasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung RI, berupa ......
a. Sema No 1 Tahun 2008
b. Perma No 2 Tahun 2009
c. Perma No 3 Tahun 2009
d. Perma No 1 Tahun 2008
Jawab:
d. benar

26. Dibawah ini merupakan faktor pelaksanaan mediasi kurang berhasil karena beberapa kendala, Kecuali ….
a. Keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi
b. Keterbatasan model mediasi pengadilan
c. Tekanan Masyarakat dan Politis
d. Kemampuan mediator
Jawab:
c. benar

27. Dibawah ini merupakan hak penggugat setelah selesai pembacaan gugatan, Kecuali….
a. Menambah permintaan penambahan Majelis Hakim
b. Mengubah gugatannya
c. Menambah tuntutan
d. Mencabut gugatannya
Jawab:
a. benar

28. Dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan pada tahap mediasi, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam.........
a. Akta Kesepakatan
b. Akta Perdamaian
c. Akta dibawah tangan
d. Akta Otentik
Jawab:
b. benar

29. Jika tergugat bermaksud mengajukan jawaban, jawaban yang dapat diajukan tergugat adalah …
a. Replik
b. Duplik
c. Jawaban pokok perkara
d. Gugat balik atau rekonvensi
Jawab:
c. benar

30. Dalam sidang pemeriksaan perkara perdata, hal-hal yang harus dibuktikan adalah ….
a. Peristiwanya dan Hukumnya
b. Bukti yudex yuris
c. Kebenaran subjektif
d. Kebenaran materiel
Jawab:
a. benar

31. Yang dimaksud dari asas unus testis nullus testis adalah
a. Saksi mereka yang mendengar, mengalami dan melihat
b. Satu saksi bukan merupakan alat bukti
c. Dua saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
d. Satu saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
Jawab:
c. benar

32. Pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata menduduki tempat terpenting karena …
a. Agar hakim mengetahui siapa dan/atau apa yang benar agar dapat memutus adil
b. Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan
c. Para pihak harus membuktikan
d. Hakim harus menentukan siapa yang harus membuktikan
Jawab:
a. benar

33. Dalam pembuktian, kemungkinan orang yang membantah justru harus membuktikan kebenaran bantahannya. Ini disebut sebagai …
a. Asas pembebanan pembuktian positif
b. Beban bukti/pembuktian dibalik
c. Penyimpangan pembuktian
d. Pembuktian dengan sistem negatif
Jawab:
b. benar

34. Dalam hukum acara perdata tentang siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikan diatur dalam HIR Pasal .........
a. 165
b. 164
c. 163
d. 162
Jawab:
c. benar

35. Putusan pengadilan adalah ….
a. Sebagaimana yang tertuang dalam akta perdamaian
b. Hasil kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan oleh hakim
c. Pernyataan para pihak yang dituangkan oleh hakim dalam bentuk tertulis
d. Pernyataan hakim berdasar rekonstruksi peristiwa dan hukum serta kejadian yang terjadi di dalam persidangan
Jawab:
d. benar

36. Beschikking (penetapan hakim) dipergunakan dalam …
a. Khusus untuk pengangkatan anak
b. Baik peradilan contensieus maupun voluntair
c. Hanya dalam peradilan voluntair
d. Hanya dalam peradilan contensieus
Jawab:
c. benar

37. Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum adalah ......
a. Diperbaiki
b. Putusan dapat ditangguhkan
c. Batal demi hukum
d. Dapat dibatalkan
Jawab:
c. benar

38. Upaya hukum Banding dimaksudkan untuk ...........
a. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
b. Melawan putusan verstek
c. Melawan putusan pengadilan agama
d. Melawan putusan pengadilan negeri
Jawab:
a. benar

39. Permohonan kasasi harus disertai dengan pengajuan memori kasasi karena ….
a. Memeriksa yudex fictie saja
b. Mahkamah Agung hanya memeriksa apakah ada kekeliruan pada yudex yuris telah salah dalam menerapannya.
c. Mahkamah Agung hanya memeriksa berkas perkara
d. Mahkamah Agung dapat memeriksa para pihak atau saksi-saksi
Jawab:
a. benar

40. Proses pengajuan suatu perkara (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, hal tersebut merupakan pengertian dari ...
a. Verzet
b. Eksekusi
c. Prorogasi
d. Putusan
Jawab:
c. benar

41. Yang dimaksud dengan Eksekusi adalah ........
a. Suatu cara yang diberikan oleh hukum untuk merealisasikan hak yang ditetapkan dalam putusan hakim
b. Suatu cara yang diberikan oleh hakum kepada pihak berperkara untuk mencapai sesuatu
c. Suatu upaya yang diberikan oleh hukum kepada pencari keadilan untuk mencapai sesuatu dalam proses
d. Upaya hukum istimewa
Jawab:
a. benar

42. Penggantian dari Eksekusi Riil menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam ketentuan ............
a. Pasal 226 HIR
b. Pasal 225 HIR
c. Pasal 224 HIR
d. Pasal 223 HIR
Jawab:
b. benar

43. Di bawah ini yang merupakan praktik eksekusi riil dalam perkara perdata adalah .........
a. Penetapan suatu akta
b. Perubahan merek dagang
c. Pengosongan rumah atau bangunan
d. Perubahan nama
Jawab:
c. benar

44. Jenis sita yang diatur dalam HIR dan RBg sebanyak ....
a. 1 Jenis
b. 2 Jenis
c. 3 Jenis
d. 4 Jenis
Jawab:
b. benar

45. Lelang menurut peraturan menteri keuangan dibedakan menjadi ....
a. Lelang balindo
b. Lelang suka rela
c. Lelang wajib
d. Lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela
Jawab:
d. benar

Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405

Seperti yang telah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang telah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah Anda menyimpan dokumen, karena terkadang ada dari Mahasiswa yang kesulitan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas HKUM4405 Hukum Acara Perdata, silahkan Anda klik link dibahwa ini.


Jika Anda mengalami kesulitan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat membantu Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata, semoga soal ini dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca berbagai soal lainnya hanya di blog soal uas ut, dan jangan lupa untuk merekomendasikan blog ini pada teman Anda yang lainnya dan berbagi artikel ini ke sosial media, terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata Beserta Kunci Jawaban Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rani Kusmanti

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat Beserta Kunci Jawaban

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat beserta kunci jawaban kami bagikan untuk Anda teman Mahasiswa Non Pendas Jurusan Ilmu Hukum yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan pada semester 6. Pada artikel kami sebelumnya, kami telah berbagi lengkap Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 5, terakhir kami memposting Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4304 Hukum Perdata International, dan kali ini kami akan berbagi pada Anda teman Mahasiswa Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6, yang tentunya soal ini sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan jawabannya. Namun perlu Anda ketahui bahwa tak semua soal tersedia, terkadang ada mata kuliah yang memang tidak diujian tertulis hanya ujian praktek, untuk itu dalam praktek juga perlu laporan, nah kami juga memberikan berbagai Contoh Laporan UT, Anda bisa mencari dengan memanfaatkan tombol search pada blog ini. Soal Ujian UT yang kami bagikan ini adalah hasil dari latihan mandiri pada modul serta materi-materi yang ada, jadi semua soal tak lepas dari materi yang ada pada modul Anda. Sangat memungkinkan sekali pada setiap soal yang Anda pelajari pada blog ini nantinya akan keluar sama persis seperti soal ujian.

Tak hanya membagikan soal saja, seperti mana yang telah kami sampaikan diatas, bahwa kami juga membagikan berbagai hal lainnya terkait tugas Anda sebagai Mahasiswa UT, seperti Contoh Laporan PKM, Contoh Laporan PKP. Anda juga bisa melihat Nilai Ujian UT pada postingan kami sebelumnya. Seperti mana yang Anda ketahui, bahwa setiap soal yang kami bagikan ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya, jadi Anda sangat mudah sekali untuk mempelajarinya, Anda bisa mempelajari ssoal-soal yang ada pada blog ini secara online, baik dari hanphone maupun laptop Anda. Soal Ujian UT Ilmu Hukum pada blog ini lengkap kami bagikan untuk Anda, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Jadi silahkan Anda pilih sesuai kebutuhan Anda.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 lainnya:

Soal UT Ilmu Hukum yang kami bagikan ini tak hanya kami siapkan dalam bentuk artikel saja, namun kami juga telah menyiapkan soal ini dalam bentuk dokumen PDF, yang mana tentunya Anda tidak perlu melakukan copy-paste lagi, Anda hanya perlu mendownload soal ini pada link yang telah kami sediakan pada akhir soal ini.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat Beserta Kunci Jawaban

Menjadi Mahasiswa UT (Universitas Terbuka) memang perlu sekali belajar ekstra, hal ini tentu kita tahu bersama, bahwa tutorial yang hanya dilakukan beberapa kali saja dalam satu semester. Tentunya jika Anda punya kesibukan lain, baik dalam pekerjaan Anda harus benar-benar bisa dalam membagi waktu untuk mempelajari materi yang ada. Apalgi jika akan menghadapi ujian akhir semester nantinya. Menyiapkan diri dalam mempelajari materi tentu sangat perlu, jika Anda tidak ingin mendapatkan nilai yang kurang bagus. Namun kami tahu banyaknya SKS dan materi yang ada tentu akan menyita waktu Anda dalam mempelajarinya, nah untuk itulah dengan adanya soal-soal seperti ini akan sangat membantu Anda. Untuk melihat semua Soal UT untuk Anda Mahasiswa UT Ilmu Hukum lengkap dari semester 1 sampai semester 8, silahkan Anda menuju postingan kami sebelumnya Soal Ujian UT Ilmu Hukum.

Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah HKUM4204 Hukum Adat lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204

Mohon Maaf, Soal ini Belum Tersedia

Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204

Soal yang kami bagikan ini tak hanya dalam bentuk artikel saja, namun kami juga telah menyiapkan soal-soal ini dalam bentuk dokumen PDF yang mana bisa Anda unduh langsung untuk nanti Anda cetak dan pelajari di rumah, jadi Anda tidak perlu repot untuk melakukan copy-paste artikel ini. Nah berikut ini bisa Anda Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat, berikut silahkan klik link dibawah ini.

Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204

Dengan mempelajari soal-soal latihan seperti ini tentu Anda akan lebih siap dalam menghadapi ujian nantinya. Kami berharap soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini bisa membantu Anda dalam mempelajari materi-materi pada modul Anda.

Sekian artikel kami tentang Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk merekomendasikan blog kami pada teman Anda dan berbagi artikel kami ke sosial media dengan cara klik tombol share dibawah. Jika Anda mengalami kesulitan atau ada hal yang ingin Anda tanyakan, silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact kami, semoga bermanfaat terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat Beserta Kunci Jawaban Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rani Kusmanti

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4304 Hukum Perdata International Beserta Kunci Jawaban

Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Hukum HKUM4304 Hukum Perdata International lengkap dengan kunci jawaban kami share untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan pada Semester 5. Pada postingan kami yang lalu, kami telah berbagi Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 5, terakhir kami memposting Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4101 Bahasa dan Terminologi Hukum. Seperti yang selalu kami sampaikan pada setiap postingan kami bahwa Soal Ujian UT yang kami bagian ini merupaan ringkasan latihan soal mandiri pada setiap modul mata kuliah Anda dan materi yang ada.

Dengan adanya Soal Ujian UT Ilmu Hukum dan berbagai Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang telah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih dimudahkan dalam mempelajari isi materi pada modul. Tak hanya soal saja, namun kami juga memposting berbagai hal lainnya terkait tugas dari Mahasiswa UT, seperti Contoh Laporan PKP UT, Contoh Laporan PKM UT dan masih banyak lainnya. Anda juga bia melihat Nilai Ujian UT pada artikel kami sebelumnya, Anda kan dipandu jika masih belum paham bagaimana cara mengecek Nilai Ujian UT.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 5 lainnya:

Soal Ujian UT yang kami bagikan ini tak kami pisahkan antara soal dan kunci jawabannya, jadi tentunya Anda sangat mudah sekali dalam mempelajarinya. Anda bisa mempelajari soal ini secara online. Kami juga telah menyiapkan setiap soal dalam bentuk dokumen PDF yang mana Anda bisa mendownload soal ini pada akhir artikel. Dan tak hanya soal saja, Anda juga bisa mengecek Nilai UT pada postingan yang telah kami bagikan sebelumnya, Anda bisa mengecek Nilai UT Pendas maupun Nilai UT Non Pendas.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4304 Hukum Perdata International

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4304 Hukum Perdata International Beserta Kunci Jawaban

Seperti yang telah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak hanya berbagi Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga berbagi berbagai soal lainnya untuk jurusan yang berbeda, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Hukum ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.

Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah HKUM4304 Hukum Perdata International lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4304

Mohon Maaf, Soal ini Belum Tersedia

Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4304

Soal yang kami bagikan ini tak hanya dalam bentuk artikel saja, namun kami juga telah menyiapkan soal-soal ini dalam bentuk dokumen PDF yang mana bisa Anda unduh langsung untuk nanti Anda cetak dan pelajari di rumah, jadi Anda tidak perlu repot untuk melakukan copy-paste artikel ini. Nah berikut ini bisa Anda Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4304 Hukum Perdata International, berikut silahkan klik link dibawah ini.

Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4304

Kami berharap soal-soal yang kami bagikan pada blog Soal UAS UT ini bisa berguna bagi Anda dalam menyiapan diri untuk mengikuti Ujian Akhir Semester nantinya. Dengan mempelajari soal seperti ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan jawabannya tentu Anda akan lebih mudah mengingat materinya jika kemungkinan nantinya soal yang sama keluar pada waktu ujian.

Sekian artikel ami terkait Soal Ujian UT Manahemen HKUM4304 Hukum Perdata International, semoga artikel ini bisa berguna bagi Anda. Jika Anda ada pertanyaan terait koten pada blog ini, silahkan hubungi kami melalui halaman Contact Jangan lupa juga untuk merekomendasikan blog kami pada teman Anda yang lainnya, dan berbagi Soal kami pada Social Media agar teman Anda bisa mengetahuinya juga, terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4304 Hukum Perdata International Beserta Kunci Jawaban Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rani Kusmanti