loading...
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata serta kunci jawaban dan pembahasan jawabannya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas jurusan Ilmu Hukum yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan pada semester 6. Pada artikel kami sebelumnya kami juga sudah berbagi Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6, terakhir kami memposting Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat lengkap dengan kunci jawabannya. Selalu kami sampaikan bahwa semua Soal Ujian UT yang kami bagikan ini adalah hasil dari rangkuman dan latihan soal mandiri yang terdapat pada modul Anda. Jadi tentunya dengan mempelajari Soal UT ini sangat membantu Anda dalam menyiapkan diri untuk menghadapi ujian semester nantinya. Seperti yang Anda tahu bahwa semua soal yang kami bagikan ini sudah dilengkapi kunci jawabannya, dan kami tidak memisahkan antara soal dan jawaban. Jadi Anda sangat dimudahkan jika ingin mempelajari soal ini secara online melalui HP atau Laptop Anda. Tak hanya soal saja, namun kami juga berbagi hal lainnya terkait tugas Anda selaku Mahasiswa UT, seperti Contoh Laporan PKP UT, Contoh Laporan PKM UT. Dan hal lainnya juga kami bagikan pada blog ini, Anda bisa melihat Nilai UT Anda pada postingan kami sebelumnya, silahkan gunakan menu search untuk mencari artikel pada blog ini.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum yang kami bagikan ini selain kami kemas dalam bentuk artikel, kami juga telah menyiapkannya dalam bentuk file PDF yang mana bisa Anda download langsung pada akhir artikel, kami telah menyiapkan link downloadnya. Mempelajari soal-soal seperti ini akan sangat epektif dari pada Anda belajar langsung dari modul dan membaca semua materi yang ada. Tentu hal tersebut akan sangat menyita waktu Anda, nah dengan adanya soal seperti ini tak jarang soal yang akan keluar nantinya akan sama persis seperti soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 lainnya:
Tentunya Anda akan sangat dimudahkan dengan adanya soal seperti ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, karena dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Jadi Anda sangat dimudahkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda. Pada akhir artikel, kami juga sudah menyiapkan link untuk mendownload soal ini dalam bentuk file PDF yang mana Anda akan diarahkan langsung pada link downloadnya. Jadi Anda tidak perlu lagi melakukan copy-paste.
Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 sampai semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.
Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah HKUM4405 Hukum Acara Perdata lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.
a. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim
b. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Arbiter
c. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan pihak ketiga
d. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum publik dengan perantaraan hakim
Jawab:
a. benar
2. Di bawah ini yang termasuk sumber-sumber hukum acara perdata Indonesia, Kecuali adalah
a. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
c. Yurisprudensi
d. HIR
Jawab:
b. benar
3. Hukum acara yang dahulu kala hanya berlaku di wilayah luar pulau jawa adalah .................
a. Rbg
b. Stablad no 3 tahun 1818
c. Stablad no 752 tahun 1915
d. HIR
Jawab:
a. benar
4. Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai perbedaan inisiatif hakim pidana dan perdata yakni ..........
a. Hakim Perdata aktif
b. Hakim Pidana Pasif
c. Hakim Perdata Pasif
d. Hakim Pidana aktif
Jawab:
c. benar
5. Dalam hukum acara perdata, pihak-pihak beperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas hukum perdata yang berupa .....
a. Ius curia novit
b. Lex certa
c. Ius Gentium
d. audi et alteram partem
Jawab:
d. benar
6. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan Prinsip "Hakim tidak boleh memutuskan lebih dari tuntutan para pihak dalam persidangan". hal tersebut merupakan mencerminkan asas hukum acara perdata yang berupa ..................
a. Verhandlungsmaxime
b. Ius Curia Novit
c. Audi et alteram partem
d. Verhandlungsmaxime
Jawab:
d. benar
7. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh .............
a. Mahkamah Agung RI
b. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI
c. Komisi Hukum Nasional
d. Komisi Yudisial
Jawab:
b. benar
8. Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan ..................
a. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 4 tahun 2004
c. Undang-Undang No 31 Tahun 1999
d. Undang-Undang No 10 Tahun 2010
Jawab:
a. benar
9. Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali adalah ..................
a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
b. Undang-Undang No 49 Tahun 2009
c. Undang-Undang No. 48 tahun 2009
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Jawab:
d. benar
10. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, merupakan pengertian dari .....................
a. Kekuasaan peradilan perdata
b. Kekuasaan kehakiman
c. Kompetensi relatif
d. Kompetensi absolut
Jawab:
d. benar
11. Penerapan asas actor sequitur forum rei yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu Pengdilan Negeri diatur dalam HIR pada Pasal .......
a. 142
b. 118 ayat (1)
c. 181 ayat (1)
d. 119 ayat (1)
Jawab:
b. benar
12. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan Pengadilan Negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, merupakan pengertian dari .....................
a. Kompetensi absolut
b. Kompetensi relatif
c. Kompetensi campuran
d. Kompetensi Mahkamah Agung RI
Jawab:
b. benar
13. Tujuan utama dari asas actor sequitur forum rei adalah
a. Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam perkara perdata
b. Melindungi objek eksekusi agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga
c. Melindungi kebebasan Hakim dalam menilai alat bukti
d. Melindungi tergugat karena belum tentu orang yang digugat itu pasti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
Jawab:
d. benar
14. Dibawah ini yang bukan merupakan hal hal pokok yang diatur dalam Pasal 118 HIR adalah .................
a. Dapat mewakilkan (menunjuk kuasa)
b. Yuridiksi peradilan dalam memeriksa perkara prodeo
c. Tempat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri
d. Cara mengajukan gugatan dengan tertulis
Jawab:
b. benar
15. Perselisihan yang timbul dalam masyarakat yang dapat disebabkan perbedaan kepentingan di antara warga masyarakat sendiri, merupakan pengertian dari ...........
a. Mediasi
b. Konsolidasi
c. Sengketa
d. Arbitrase
Jawab:
c. benar
16. Sengketa mengenai tidak diikutinya tertib proses dan Pelanggaran dalam pelaksanaan jurisdiksi voluntaria, termasuk kedalam golongan sengketa .........
a. Sengketa Internasional
b. Sengketa antar lembaga peradilan
c. Sengketa yurisdiksi (geschillen van rechtsmacht)
d. Sengketa pra yudisiil
Jawab:
d. benar
17. Bestuur geschillen merupakan istilah......
a. Sengketa yuridiksi
b. Sengketa Individu
c. Sengketa pemerintahan
d. Sengketa Negara
Jawab:
c. benar
18. Untuk memastikan siapa para pihak dalam satu perkara dan untuk memudahkan menyampaikan panggilan atau pemberitahuan dalam surat gugatan merupakan tujuan dari ..............
a. Petitum
b. Ultra petita
c. Fundamentum petendi
d. Tujuan utama pencantuman identitas
Jawab:
d. benar
19. Fundamentum petendi merupakan istilah dari ....................
a. Dasar putusan hakim dalam memeriksa perkara perdata
b. Dasar gugatan dalam perkara perdata
c. Tuntutan
d. Dalil
Jawab:
b. benar
20. Lembaga class action (gugatan perwakilan kelompok) telah dikenal di banyak negara yang menganut sistem hukum common law, misalnya Inggris memperkenalkan class action yang didasarkan pada ..................
a. Keadilan Masyarakat
b. judge made law
c. Undang-undang
d. Kebiasaan
Jawab:
b. benar
21. Berperkara di pengadilan dengan cara perwakilan diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan dibawah ini, kecuali ....
a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002
Jawab:
a. benar
22. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil kelompok tidak harus mendapat surat kuasa dari kelompoknya, sebagaimana seorang advokat/pengacara melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemberi kuasa sebab ....
a. wakil kelompok bertindak untuk kepentingan diri sendiri
b. wakil kelompok mewakili dirinya sendiri maupun korban lain
c. wakil kelompok juga berkepentingan dalam perkaranya pihak lain
d. wakil kelompok seorang advokat
Jawab:
b. benar
23. Jika pada hari sidang yang pertama tergugat yang tidak hadir, hakim dapat menyatakan ….
a. Hakim menjatuhkan putusan gugatan gugur
b. Hakim menjatuhkan putusan verstek
c. Penggugat dikalahkan dengan putusan condemnatoir
d. Tergugat dikalahkan
Jawab:
b. benar
24. Jika tergugat yang dijatuhi putusan verstek tidak puas atas putusan verstek itu, tergugat dapat mengajukan ….
a. Rekonvensi
b. Kasasi
c. Banding
d. Verzet
Jawab:
d. benar
25. Peraturan Mediasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung RI, berupa ......
a. Sema No 1 Tahun 2008
b. Perma No 2 Tahun 2009
c. Perma No 3 Tahun 2009
d. Perma No 1 Tahun 2008
Jawab:
d. benar
26. Dibawah ini merupakan faktor pelaksanaan mediasi kurang berhasil karena beberapa kendala, Kecuali ….
a. Keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi
b. Keterbatasan model mediasi pengadilan
c. Tekanan Masyarakat dan Politis
d. Kemampuan mediator
Jawab:
c. benar
27. Dibawah ini merupakan hak penggugat setelah selesai pembacaan gugatan, Kecuali….
a. Menambah permintaan penambahan Majelis Hakim
b. Mengubah gugatannya
c. Menambah tuntutan
d. Mencabut gugatannya
Jawab:
a. benar
28. Dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan pada tahap mediasi, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam.........
a. Akta Kesepakatan
b. Akta Perdamaian
c. Akta dibawah tangan
d. Akta Otentik
Jawab:
b. benar
29. Jika tergugat bermaksud mengajukan jawaban, jawaban yang dapat diajukan tergugat adalah …
a. Replik
b. Duplik
c. Jawaban pokok perkara
d. Gugat balik atau rekonvensi
Jawab:
c. benar
30. Dalam sidang pemeriksaan perkara perdata, hal-hal yang harus dibuktikan adalah ….
a. Peristiwanya dan Hukumnya
b. Bukti yudex yuris
c. Kebenaran subjektif
d. Kebenaran materiel
Jawab:
a. benar
31. Yang dimaksud dari asas unus testis nullus testis adalah
a. Saksi mereka yang mendengar, mengalami dan melihat
b. Satu saksi bukan merupakan alat bukti
c. Dua saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
d. Satu saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
Jawab:
c. benar
32. Pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata menduduki tempat terpenting karena …
a. Agar hakim mengetahui siapa dan/atau apa yang benar agar dapat memutus adil
b. Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan
c. Para pihak harus membuktikan
d. Hakim harus menentukan siapa yang harus membuktikan
Jawab:
a. benar
33. Dalam pembuktian, kemungkinan orang yang membantah justru harus membuktikan kebenaran bantahannya. Ini disebut sebagai …
a. Asas pembebanan pembuktian positif
b. Beban bukti/pembuktian dibalik
c. Penyimpangan pembuktian
d. Pembuktian dengan sistem negatif
Jawab:
b. benar
34. Dalam hukum acara perdata tentang siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikan diatur dalam HIR Pasal .........
a. 165
b. 164
c. 163
d. 162
Jawab:
c. benar
35. Putusan pengadilan adalah ….
a. Sebagaimana yang tertuang dalam akta perdamaian
b. Hasil kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan oleh hakim
c. Pernyataan para pihak yang dituangkan oleh hakim dalam bentuk tertulis
d. Pernyataan hakim berdasar rekonstruksi peristiwa dan hukum serta kejadian yang terjadi di dalam persidangan
Jawab:
d. benar
36. Beschikking (penetapan hakim) dipergunakan dalam …
a. Khusus untuk pengangkatan anak
b. Baik peradilan contensieus maupun voluntair
c. Hanya dalam peradilan voluntair
d. Hanya dalam peradilan contensieus
Jawab:
c. benar
37. Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum adalah ......
a. Diperbaiki
b. Putusan dapat ditangguhkan
c. Batal demi hukum
d. Dapat dibatalkan
Jawab:
c. benar
38. Upaya hukum Banding dimaksudkan untuk ...........
a. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
b. Melawan putusan verstek
c. Melawan putusan pengadilan agama
d. Melawan putusan pengadilan negeri
Jawab:
a. benar
39. Permohonan kasasi harus disertai dengan pengajuan memori kasasi karena ….
a. Memeriksa yudex fictie saja
b. Mahkamah Agung hanya memeriksa apakah ada kekeliruan pada yudex yuris telah salah dalam menerapannya.
c. Mahkamah Agung hanya memeriksa berkas perkara
d. Mahkamah Agung dapat memeriksa para pihak atau saksi-saksi
Jawab:
a. benar
40. Proses pengajuan suatu perkara (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, hal tersebut merupakan pengertian dari ...
a. Verzet
b. Eksekusi
c. Prorogasi
d. Putusan
Jawab:
c. benar
41. Yang dimaksud dengan Eksekusi adalah ........
a. Suatu cara yang diberikan oleh hukum untuk merealisasikan hak yang ditetapkan dalam putusan hakim
b. Suatu cara yang diberikan oleh hakum kepada pihak berperkara untuk mencapai sesuatu
c. Suatu upaya yang diberikan oleh hukum kepada pencari keadilan untuk mencapai sesuatu dalam proses
d. Upaya hukum istimewa
Jawab:
a. benar
42. Penggantian dari Eksekusi Riil menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam ketentuan ............
a. Pasal 226 HIR
b. Pasal 225 HIR
c. Pasal 224 HIR
d. Pasal 223 HIR
Jawab:
b. benar
43. Di bawah ini yang merupakan praktik eksekusi riil dalam perkara perdata adalah .........
a. Penetapan suatu akta
b. Perubahan merek dagang
c. Pengosongan rumah atau bangunan
d. Perubahan nama
Jawab:
c. benar
44. Jenis sita yang diatur dalam HIR dan RBg sebanyak ....
a. 1 Jenis
b. 2 Jenis
c. 3 Jenis
d. 4 Jenis
Jawab:
b. benar
45. Lelang menurut peraturan menteri keuangan dibedakan menjadi ....
a. Lelang balindo
b. Lelang suka rela
c. Lelang wajib
d. Lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela
Jawab:
d. benar
Jika Anda mengalami kesulitan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat membantu Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata, semoga soal ini dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca berbagai soal lainnya hanya di blog soal uas ut, dan jangan lupa untuk merekomendasikan blog ini pada teman Anda yang lainnya dan berbagi artikel ini ke sosial media, terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum yang kami bagikan ini selain kami kemas dalam bentuk artikel, kami juga telah menyiapkannya dalam bentuk file PDF yang mana bisa Anda download langsung pada akhir artikel, kami telah menyiapkan link downloadnya. Mempelajari soal-soal seperti ini akan sangat epektif dari pada Anda belajar langsung dari modul dan membaca semua materi yang ada. Tentu hal tersebut akan sangat menyita waktu Anda, nah dengan adanya soal seperti ini tak jarang soal yang akan keluar nantinya akan sama persis seperti soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi
- Contoh Laporan Praktik UT Ilmu Hukum HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara
Tentunya Anda akan sangat dimudahkan dengan adanya soal seperti ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, karena dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Jadi Anda sangat dimudahkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda. Pada akhir artikel, kami juga sudah menyiapkan link untuk mendownload soal ini dalam bentuk file PDF yang mana Anda akan diarahkan langsung pada link downloadnya. Jadi Anda tidak perlu lagi melakukan copy-paste.
Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 sampai semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata Beserta Kunci Jawaban
Seperti yang telah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak hanya berbagi Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga berbagi berbagai soal lainnya untuk jurusan yang berbeda, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Hukum ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah HKUM4405 Hukum Acara Perdata lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405
1. Hukum acara perdata adalah ...........a. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim
b. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Arbiter
c. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan pihak ketiga
d. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum publik dengan perantaraan hakim
Jawab:
a. benar
2. Di bawah ini yang termasuk sumber-sumber hukum acara perdata Indonesia, Kecuali adalah
a. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
c. Yurisprudensi
d. HIR
Jawab:
b. benar
3. Hukum acara yang dahulu kala hanya berlaku di wilayah luar pulau jawa adalah .................
a. Rbg
b. Stablad no 3 tahun 1818
c. Stablad no 752 tahun 1915
d. HIR
Jawab:
a. benar
4. Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai perbedaan inisiatif hakim pidana dan perdata yakni ..........
a. Hakim Perdata aktif
b. Hakim Pidana Pasif
c. Hakim Perdata Pasif
d. Hakim Pidana aktif
Jawab:
c. benar
5. Dalam hukum acara perdata, pihak-pihak beperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas hukum perdata yang berupa .....
a. Ius curia novit
b. Lex certa
c. Ius Gentium
d. audi et alteram partem
Jawab:
d. benar
6. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan Prinsip "Hakim tidak boleh memutuskan lebih dari tuntutan para pihak dalam persidangan". hal tersebut merupakan mencerminkan asas hukum acara perdata yang berupa ..................
a. Verhandlungsmaxime
b. Ius Curia Novit
c. Audi et alteram partem
d. Verhandlungsmaxime
Jawab:
d. benar
7. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh .............
a. Mahkamah Agung RI
b. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI
c. Komisi Hukum Nasional
d. Komisi Yudisial
Jawab:
b. benar
8. Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan ..................
a. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 4 tahun 2004
c. Undang-Undang No 31 Tahun 1999
d. Undang-Undang No 10 Tahun 2010
Jawab:
a. benar
9. Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali adalah ..................
a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
b. Undang-Undang No 49 Tahun 2009
c. Undang-Undang No. 48 tahun 2009
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Jawab:
d. benar
10. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, merupakan pengertian dari .....................
a. Kekuasaan peradilan perdata
b. Kekuasaan kehakiman
c. Kompetensi relatif
d. Kompetensi absolut
Jawab:
d. benar
11. Penerapan asas actor sequitur forum rei yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu Pengdilan Negeri diatur dalam HIR pada Pasal .......
a. 142
b. 118 ayat (1)
c. 181 ayat (1)
d. 119 ayat (1)
Jawab:
b. benar
12. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan Pengadilan Negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, merupakan pengertian dari .....................
a. Kompetensi absolut
b. Kompetensi relatif
c. Kompetensi campuran
d. Kompetensi Mahkamah Agung RI
Jawab:
b. benar
13. Tujuan utama dari asas actor sequitur forum rei adalah
a. Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam perkara perdata
b. Melindungi objek eksekusi agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga
c. Melindungi kebebasan Hakim dalam menilai alat bukti
d. Melindungi tergugat karena belum tentu orang yang digugat itu pasti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
Jawab:
d. benar
14. Dibawah ini yang bukan merupakan hal hal pokok yang diatur dalam Pasal 118 HIR adalah .................
a. Dapat mewakilkan (menunjuk kuasa)
b. Yuridiksi peradilan dalam memeriksa perkara prodeo
c. Tempat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri
d. Cara mengajukan gugatan dengan tertulis
Jawab:
b. benar
15. Perselisihan yang timbul dalam masyarakat yang dapat disebabkan perbedaan kepentingan di antara warga masyarakat sendiri, merupakan pengertian dari ...........
a. Mediasi
b. Konsolidasi
c. Sengketa
d. Arbitrase
Jawab:
c. benar
16. Sengketa mengenai tidak diikutinya tertib proses dan Pelanggaran dalam pelaksanaan jurisdiksi voluntaria, termasuk kedalam golongan sengketa .........
a. Sengketa Internasional
b. Sengketa antar lembaga peradilan
c. Sengketa yurisdiksi (geschillen van rechtsmacht)
d. Sengketa pra yudisiil
Jawab:
d. benar
17. Bestuur geschillen merupakan istilah......
a. Sengketa yuridiksi
b. Sengketa Individu
c. Sengketa pemerintahan
d. Sengketa Negara
Jawab:
c. benar
18. Untuk memastikan siapa para pihak dalam satu perkara dan untuk memudahkan menyampaikan panggilan atau pemberitahuan dalam surat gugatan merupakan tujuan dari ..............
a. Petitum
b. Ultra petita
c. Fundamentum petendi
d. Tujuan utama pencantuman identitas
Jawab:
d. benar
19. Fundamentum petendi merupakan istilah dari ....................
a. Dasar putusan hakim dalam memeriksa perkara perdata
b. Dasar gugatan dalam perkara perdata
c. Tuntutan
d. Dalil
Jawab:
b. benar
20. Lembaga class action (gugatan perwakilan kelompok) telah dikenal di banyak negara yang menganut sistem hukum common law, misalnya Inggris memperkenalkan class action yang didasarkan pada ..................
a. Keadilan Masyarakat
b. judge made law
c. Undang-undang
d. Kebiasaan
Jawab:
b. benar
21. Berperkara di pengadilan dengan cara perwakilan diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan dibawah ini, kecuali ....
a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002
Jawab:
a. benar
22. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil kelompok tidak harus mendapat surat kuasa dari kelompoknya, sebagaimana seorang advokat/pengacara melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemberi kuasa sebab ....
a. wakil kelompok bertindak untuk kepentingan diri sendiri
b. wakil kelompok mewakili dirinya sendiri maupun korban lain
c. wakil kelompok juga berkepentingan dalam perkaranya pihak lain
d. wakil kelompok seorang advokat
Jawab:
b. benar
23. Jika pada hari sidang yang pertama tergugat yang tidak hadir, hakim dapat menyatakan ….
a. Hakim menjatuhkan putusan gugatan gugur
b. Hakim menjatuhkan putusan verstek
c. Penggugat dikalahkan dengan putusan condemnatoir
d. Tergugat dikalahkan
Jawab:
b. benar
24. Jika tergugat yang dijatuhi putusan verstek tidak puas atas putusan verstek itu, tergugat dapat mengajukan ….
a. Rekonvensi
b. Kasasi
c. Banding
d. Verzet
Jawab:
d. benar
25. Peraturan Mediasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung RI, berupa ......
a. Sema No 1 Tahun 2008
b. Perma No 2 Tahun 2009
c. Perma No 3 Tahun 2009
d. Perma No 1 Tahun 2008
Jawab:
d. benar
26. Dibawah ini merupakan faktor pelaksanaan mediasi kurang berhasil karena beberapa kendala, Kecuali ….
a. Keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi
b. Keterbatasan model mediasi pengadilan
c. Tekanan Masyarakat dan Politis
d. Kemampuan mediator
Jawab:
c. benar
27. Dibawah ini merupakan hak penggugat setelah selesai pembacaan gugatan, Kecuali….
a. Menambah permintaan penambahan Majelis Hakim
b. Mengubah gugatannya
c. Menambah tuntutan
d. Mencabut gugatannya
Jawab:
a. benar
28. Dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan pada tahap mediasi, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam.........
a. Akta Kesepakatan
b. Akta Perdamaian
c. Akta dibawah tangan
d. Akta Otentik
Jawab:
b. benar
29. Jika tergugat bermaksud mengajukan jawaban, jawaban yang dapat diajukan tergugat adalah …
a. Replik
b. Duplik
c. Jawaban pokok perkara
d. Gugat balik atau rekonvensi
Jawab:
c. benar
30. Dalam sidang pemeriksaan perkara perdata, hal-hal yang harus dibuktikan adalah ….
a. Peristiwanya dan Hukumnya
b. Bukti yudex yuris
c. Kebenaran subjektif
d. Kebenaran materiel
Jawab:
a. benar
31. Yang dimaksud dari asas unus testis nullus testis adalah
a. Saksi mereka yang mendengar, mengalami dan melihat
b. Satu saksi bukan merupakan alat bukti
c. Dua saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
d. Satu saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
Jawab:
c. benar
32. Pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata menduduki tempat terpenting karena …
a. Agar hakim mengetahui siapa dan/atau apa yang benar agar dapat memutus adil
b. Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan
c. Para pihak harus membuktikan
d. Hakim harus menentukan siapa yang harus membuktikan
Jawab:
a. benar
33. Dalam pembuktian, kemungkinan orang yang membantah justru harus membuktikan kebenaran bantahannya. Ini disebut sebagai …
a. Asas pembebanan pembuktian positif
b. Beban bukti/pembuktian dibalik
c. Penyimpangan pembuktian
d. Pembuktian dengan sistem negatif
Jawab:
b. benar
34. Dalam hukum acara perdata tentang siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikan diatur dalam HIR Pasal .........
a. 165
b. 164
c. 163
d. 162
Jawab:
c. benar
35. Putusan pengadilan adalah ….
a. Sebagaimana yang tertuang dalam akta perdamaian
b. Hasil kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan oleh hakim
c. Pernyataan para pihak yang dituangkan oleh hakim dalam bentuk tertulis
d. Pernyataan hakim berdasar rekonstruksi peristiwa dan hukum serta kejadian yang terjadi di dalam persidangan
Jawab:
d. benar
36. Beschikking (penetapan hakim) dipergunakan dalam …
a. Khusus untuk pengangkatan anak
b. Baik peradilan contensieus maupun voluntair
c. Hanya dalam peradilan voluntair
d. Hanya dalam peradilan contensieus
Jawab:
c. benar
37. Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum adalah ......
a. Diperbaiki
b. Putusan dapat ditangguhkan
c. Batal demi hukum
d. Dapat dibatalkan
Jawab:
c. benar
38. Upaya hukum Banding dimaksudkan untuk ...........
a. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
b. Melawan putusan verstek
c. Melawan putusan pengadilan agama
d. Melawan putusan pengadilan negeri
Jawab:
a. benar
39. Permohonan kasasi harus disertai dengan pengajuan memori kasasi karena ….
a. Memeriksa yudex fictie saja
b. Mahkamah Agung hanya memeriksa apakah ada kekeliruan pada yudex yuris telah salah dalam menerapannya.
c. Mahkamah Agung hanya memeriksa berkas perkara
d. Mahkamah Agung dapat memeriksa para pihak atau saksi-saksi
Jawab:
a. benar
40. Proses pengajuan suatu perkara (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, hal tersebut merupakan pengertian dari ...
a. Verzet
b. Eksekusi
c. Prorogasi
d. Putusan
Jawab:
c. benar
41. Yang dimaksud dengan Eksekusi adalah ........
a. Suatu cara yang diberikan oleh hukum untuk merealisasikan hak yang ditetapkan dalam putusan hakim
b. Suatu cara yang diberikan oleh hakum kepada pihak berperkara untuk mencapai sesuatu
c. Suatu upaya yang diberikan oleh hukum kepada pencari keadilan untuk mencapai sesuatu dalam proses
d. Upaya hukum istimewa
Jawab:
a. benar
42. Penggantian dari Eksekusi Riil menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam ketentuan ............
a. Pasal 226 HIR
b. Pasal 225 HIR
c. Pasal 224 HIR
d. Pasal 223 HIR
Jawab:
b. benar
43. Di bawah ini yang merupakan praktik eksekusi riil dalam perkara perdata adalah .........
a. Penetapan suatu akta
b. Perubahan merek dagang
c. Pengosongan rumah atau bangunan
d. Perubahan nama
Jawab:
c. benar
44. Jenis sita yang diatur dalam HIR dan RBg sebanyak ....
a. 1 Jenis
b. 2 Jenis
c. 3 Jenis
d. 4 Jenis
Jawab:
b. benar
45. Lelang menurut peraturan menteri keuangan dibedakan menjadi ....
a. Lelang balindo
b. Lelang suka rela
c. Lelang wajib
d. Lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela
Jawab:
d. benar
Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405
Seperti yang telah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang telah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah Anda menyimpan dokumen, karena terkadang ada dari Mahasiswa yang kesulitan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas HKUM4405 Hukum Acara Perdata, silahkan Anda klik link dibahwa ini.Jika Anda mengalami kesulitan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat membantu Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata, semoga soal ini dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca berbagai soal lainnya hanya di blog soal uas ut, dan jangan lupa untuk merekomendasikan blog ini pada teman Anda yang lainnya dan berbagi artikel ini ke sosial media, terima kasih.