loading...
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia serta kunci jawaban dan pembahasan jawabannya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas jurusan Ilmu Pemerintahan yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan pada semester 3. Pada artikel kami sebelumnya kami juga sudah berbagi Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 3, terakhir kami memposting Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4215 Teori Politik lengkap dengan kunci jawabannya. Selalu kami sampaikan bahwa semua Soal Ujian UT yang kami bagikan ini adalah hasil dari rangkuman dan latihan soal mandiri yang terdapat pada modul Anda. Jadi tentunya dengan mempelajari Soal UT ini sangat membantu Anda dalam menyiapkan diri untuk menghadapi ujian semester nantinya. Tak hanya soal saja, namun kami juga berbagi hal lainnya terkait tugas Anda selaku Mahasiswa UT, seperti Contoh Laporan PKP UT, Contoh Laporan PKM UT. Dan hal lainnya juga kami bagikan pada blog ini, Anda bisa melihat Nilai UT Anda pada postingan kami sebelumnya, silahkan gunakan menu search untuk mencari artikel pada blog ini.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan yang kami bagikan ini selain kami kemas dalam bentuk artikel, kami juga telah menyiapkannya dalam bentuk file PDF yang mana bisa Anda download langsung pada akhir artikel, kami telah menyiapkan link downloadnya. Mempelajari soal-soal seperti ini akan sangat epektif dari pada Anda belajar langsung dari modul dan membaca semua materi yang ada. Tentu hal tersebut akan sangat menyita waktu Anda, nah dengan adanya soal seperti ini tak jarang soal yang akan keluar nantinya akan sama persis seperti soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 3 lainnya:
Tentunya Anda akan sangat dimudahkan dengan adanya soal seperti ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, karena dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Jadi Anda sangat dimudahkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda. Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 sampai semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.
Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.
A. negara kesatuan
B. negara serikat
C. otonomi negara-negara
D. serikat negara-negara
Jawab:
D. Benar, serikat negara-negara merupakan salah satu bangunan negara yang berwujud himpunan
2. Teori asal mula negara yang mengasumsikan terbentuknya negara sebagai hasil pendudukan dan penaklukan kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lemah, adalah Teori
A. Kekuatan
B. Keturunan
C. Organis
D. Daluarsa
Jawab:
A. Benar, Teori Kekuatan berdasar atas asumsi bahwa negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lemah
3. Urusan pemerintahan wajib menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang
A. berdampak luas terhadap masyarakat
B. dapat dilaksanakan bersama
C. terkait dengan kekhasan daerah
D. berkaitan dengan pelayanan dasar
Jawab:
D. Benar, urusan pemerintah dibagi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
4. Pada masa berlakunya UUD 1945 periode I (1945), sistem pemerintahan yang dianut adalah pemerintahan
A. presidensial
B. parlementer
C. campuran
D. kesatuan
Jawab:
A. Benar, pada periode I (1945) berlakunya UUD 1945, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial
5. Di dalam bahasa Inggris, istilah pemerintahan dan pemerintah sebenarnya tidak ada perbedaan, yaitu disebut dengan kata "government" dan dalam bahasa Perancis disebut dengan kata "gouverment". Kedua istilah ini bersumber dari istilah Latin yaitu "gubernauculum" yang berarti
A. kemudi
B. kerangka
C. rumah
D. pola
Jawab:
A. Benar, gubernauculum berarti kemudi
6. Jumlah penduduk yang besar berpengaruh terhadap lingkungan sistem pemerintahan Indonesia, yang dalam konsep sistem pemerintahan dikategorikan sebagai faktor
A. fisik
B. geografi
C. demografi
D. struktur
Jawab:
C. Benar, faktor demografis merupakan cerminan jumlah penduduk yang merupakan modal bagi proses pembangunan
7. Pengertian kedaulatan ke dalam dari suatu negara adalah
A. pengakuan dunia internasional terhadap keberadaan suatu negara
B. kemampuan negara untuk mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan negara lain
C. kekuatan suatu negara untuk memaksa semua penduduknya menaati peraturan perundang-undangan
D. kemampuan negara untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya terhadap serangan dari dalam negeri
Jawab:
C. Benar, kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan negara untuk memaksa semua penduduk, tanpa kecuali untuk menaati peraturan perundang-undangan
8. Latar belakang munculnya teori trias politica dari Montesquieu adalah
A. tuntutan masyarakat Perancis yang menginginkan demokrasi
B. respon terhadap monopoli kekuasaan Raja Louis XIV dari Perancis
C. pengaruh sistem politik dari Amerika Serikat
D. tuntutan para bangsawan Perancis yang menginginkan kekuasaan
Jawab:
B. Benar, trias politica dilatar belakangi oleh kondisi Perancis yang dikuasai oleh Raja Louis XIV yang sangat absolut, sehingga muncul pemikiran agar kekuasaan dipisahkan tidak hanya dimonopoli oleh satu orang
9. Menurut Konstitusi RIS, pemerintah dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat apabila DPR dianggap tidak memenuhi pertanggung jawaban yang diberikan atau tidak mewakili kehendak rakyat, dan pembubaran tersebut harus diikuti dengan
A. penunjukan anggota DPR yang baru
B. pengangkatan anggota DPR oleh presiden
C. pelantikan kembali anggota DPR yang lama
D. pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang baru
Jawab:
D. Benar, Konstitusi RIS menganut sistem parlemeter
10. Pada hakikatnya rakyat dan negara bagian di Indonesia pada masa diberlakukannya UUD 1950, menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan, yang ditandai oleh adanya
A. Negara Pasundan menproklamirkan sebagai Negara Islam Serikat
B. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada pemerintah federal
C. Dewan Konstituante menyatakan dirinya mampu menyusun konstitusi pengganti UUD 1950
D. Presiden Soekarno membubarkan pembentukan Negara Pasundan
Jawab:
B. Benar, Federalisme ternyata tidak cocok diterapkan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan tindakan negara bagian Jawa Timur untuk menggabungkan diri dengan negara federal
11. Kegagalan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950 disebabkan oleh
A. adanya perbedaan tentang paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam konstitusi
B. persaingan di tubuh Konstituante untuk menduduki posisi DPR
C. pergantian sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke presidensial
D. persaingan antara partai politik untuk memasukkan masing-masing kepentingannya
Jawab:
A. Benar, Konstituante gagal mempersatukan pertentangan antara kelompok politisi Islam dan kelompok nasionalis dalam merumuskan UUD yang baru
12. Dasar pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah
A. amanat Pancasila
B. amanat DPR
C. wewenang Presiden
D. wewenang Menteri
Jawab:
C. Benar, Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah badan pemerintah pusat yang dibentuk atas wewenang Presiden
13. Pemindah alihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto bertujuan untuk
A. menjaga kestabilan pemerintah
B. mengamankan sistem Demokrasi Terpimpin
C. mengamalkan Pancasila
D. melanggengkan kekuasaan elit politik
Jawab:
A. Benar, pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto pada 11 Maret 1966 bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintah
14. Ditinjau dari tugas dan fungsi MPR seperti diatur dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga supreme body, tetapi menjadi Lembaga Negara yang
A. memiliki otoritas menjatuhkan Presiden
B. tidak memiliki wewenang apapun, hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat
C. memiliki kekuatan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi
D. sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya
Jawab:
D. Benar, MPR menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, kedudukannya sejajar dengan Lembaga Negara yang lain. Sebutan Lembaga Tertinggi tidak berlaku lagi
15. Landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI pasca Orde Baru adalah
A. Pancasila
B. UUD 1945
C. Propenas
D. GBHN
Jawab:
C. Benar, landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI adalah Propenas
16. Asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengandung arti bahwa
A. suatu keputusan harus didukung oleh alasan dan fakta yang dijadikan dasar keputusan tersebut
B. suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil
C. pejabat administrasi pemerintahan harus mengambil keputusan dengan cara yang aspiratif
D. pejabat administrasi pemerintahan wajib melindungi hak asasi individu dan golongan
Jawab:
B. Benar, asas kecermatan mengandung arti bahwa setiap keputusan harus dipersiapkan dengan cermat, untuk meminimkan resiko dan akibatnya
17. Asas tertib dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuntut pejabat pemerintahan untuk berperilaku dan bertindak
A. adil dan proporsional
B. selaras, serasi, dan seimbang
C. profesional, efektif dan efisien
D. aspiratif, selektif dan tidak diskriminatif
Jawab:
B. Benar, asas tertib merupakan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan
18. Pada struktur lembaga negara dan susunan pemerintahan pusat, terdapat lembaga departemen dan lembaga non-departemen. Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan menerapkan asas
A. efektivitas
B. proporsional
C. fungsional
D. fleksibelitas
Jawab:
C. Benar, salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan adalah asas fungsional (keahlian) di samping asas kedaerahan
19. Menurut UUD 1945 yang diamandemen, komposisi keanggotaan MPR terdiri dari
A. DPR, utusan golongan, dan utusan daerah
B. DPR, utusan golongan, dan unsur TNI
C. DPD dan seluruh anggota DPR
D. DPD dan seluruh anggota BPK
Jawab:
C. Benar, anggota MPR terdiri dari dua kamar, yaitu DPR dan DPD
20. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, maka anggota DPR diberikan hak angket, yakni hak untuk
A. mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar
B. meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dijalankan pemerintah, yang dianggap tidak wajar
C. menyatakan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan, sehingga perlu dikeluarkan somasi
D. mendukung dan mendorong pelaksanaan sebuah kebijakan yang dianggap membela kepentingan rakyat
Jawab:
A. Benar, hak angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu kebijakan pemerintah
21. Kekuasaan yang masih melekat pada MPR pasca amandemen UUD 1945 adalah
A. MPR memiliki kekuatan untuk mengubah Undang-Undang dan menjatuhkan Presiden
B. MPR dapat menggunakan pengaruhnya melalui DPR dalam mengawasi dan menilai lembaga-lembaga negara lainnya
C. MPR keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat sebagai lembaga perwakilan
D. MPR memiliki kekuasaan dalam menentukan kepala negara dan membentuk kabinet
Jawab:
B. Benar, kekuasaan yang masih melekat pada MPR pasca amandemen UUD 1945 adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat yang legitimate, meski tidak sekuat pada masa Orde Baru
22. Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, yakni pasal yang menyatakan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) paling rendah berijazah SLTP, diubah menjadi seluruh masyarakat dapat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsinya dalam hal
A. uji konstitusi
B. uji materi UU
C. pengesahan UU
D. pelaksanaan UU
Jawab:
B. Benar, kasus tersebut merupakan contoh koreksi atas UU oleh Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai uji materi UU
23. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan meliputi
A. agama, pemerintahan, dan pembangunan
B. agama, pemerintahan dan moneter
C. pemerintahan, pembangunan, dan keamanan
D. pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
Jawab:
D. Benar, urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan meliputi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
24. Kabinet yang telah habis masa jabatannya, namun masih diminta untuk meneruskan pekerjaan sehari-hari sampai kabinet baru terbentuk, disebut kabinet
A. presidensial
B. parlementer
C. demisioner
D. pembangunan
Jawab:
C. Benar, kabinet demisioner adalah kabinet yang telah habis masa jabatannya tetapi masih diminta untuk meneruskan pekerjaannya sampai kabinet baru terbentuk
25. Perubahan kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer, yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dipicu oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X, yaitu tentang
A. pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
B. pembentukan partai-partai politik
C. pendirian negara-negara bagian di Indonesia
D. pendirian Badan Pekerja MPR
Jawab:
B. Benar, Maklumat Wakil Presiden No. X tentang pembentukan partai-partai politik
26. Penyusunan personalia Kabinet Pembangunan pada masa awal pemerintahan Orde Baru didasarkan pada pengalaman masing-masing menteri atau keahlian menteri, sehingga Kabinet Pembangunan disebut sebagai
A. Zaken Cabinet atau Kabinet Ahli
B. Zaken Cabinet atau Kabinet Politis
C. Regrouping Cabinet atau Kabinet Bersama
D. Reshuffle Cabinet atau Kabinet Bersatu
Jawab:
A. Benar, personalia Kabinet Ahli didasarkan oleh keahlian menteri di bidangnya atau ada pula menyebutnya kaum teknokrat
27. Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie tidak bertahan lama, yakni 1 tahun 5 bulan, yang disebabkan oleh
A. presiden B.J Habibie mengundurkan diri
B. presiden B.J Habibie menolak meneruskan kabinet
C. MPR menolak pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie
D. MPR memilih presiden baru menggantikan presiden B.J Habibie
Jawab:
C. Benar, kabinet reformasi pembangunan tidak bertahan lama karena MPR menolak pertangung jawaban presiden B.J Habibie
28. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam
A. menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro dan memimpin departemen khusus
B. menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen
C. mengkoordinasikan pembangunan di bidang politik dan memimpin departemen khusus
D. mengkoordinasikan pembangunan di bidang hukum tetapi tidak memimpin departemen khusus
Jawab:
B. Benar, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas tidak memimpin departemen namun bertugas menyinkronkan pembangunan secara makro
29. Maksud otonomi yang nyata sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, adalah
A. daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
B. memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan sebagai bagian utama dari tujuan nasional
C. daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat
D. memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
Jawab:
A. Benar, konsep otonomi daerah berangkat dari ajaran rumah tangga riil dan formal. Otonomi yang dianut oleh UU No.33/2004 adalah otonomi nyata. sesuai dengan potensi daerah
30. Salah satu kewenangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) adalah
A. merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
B. penyiapan kader-kader pemimpin di tingkat nasional
C. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemhanas
D. melaksanakan dan memantapkan kader pimpinan bangsa
Jawab:
A. Benar, Lembaga Ketahanan Nasional adalah Lembaga Non-Departemen yang berwenang merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional secara makro
31. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan
A. hak guna usaha
B. hak guna pakai
C. ijin kerja bagi tenaga domestik
D. ijin prinsip eksportir
Jawab:
A. Benar, BKPM menerbitkan hak guna usaha
32. Tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah
A. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
B. pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas LAN
C. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN
D. pengkajian kebijakan dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pengembangan administrasi negara
Jawab:
A. Benar, Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah Lembaga Non-Departemen yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
33. Tujuan pemberian otonomi daerah ditinjau dari segi manajemen pemerintahan adalah
A. mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi rakyat
B. meningkatkan partisipasi dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat
C. meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
D. melancarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat
Jawab:
C. Benar, ditinjau dari manajemen pemerintahan, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
34. Desentralisasi teritorial adalah
A. pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom di dalam lingkungannya
B. penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
C. pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atasan kepada bawahan untuk memperlancar pekerjaan
D. penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya
Jawab:
B. Benar, desentralisasi dibedakan menjadi dua, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial mengakibatkan adanya otonomi daerah
35. Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk
A. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
B. memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah
C. membuat dan menetapkan peraturan daerah
D. membahas kebijakan walikota
Jawab:
C. Benar, fungsi legislasi menghasilkan produk peraturan daerah
36. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa hanya berada di
A. provinsi
B. kota
C. kabupaten
D. kecamatan
Jawab:
C. Benar, menurut UU No.22 Tahun 1999, Desa hanya berada di kabupaten
37. Rekrutmen Kepala Desa dilakukan dengan cara
A. penunjukan dari kabupaten
B. pengangkatan oleh camat
C. pemilihan oleh BPD
D. pemilihan langsung oleh rakyat
Jawab:
D. Benar, Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat
38. Pengelolaan tanah hak ulayat, seperti tanah "prabumian" di Bali, merupakan tugas dan kewenangan desa yang didasarkan pada
A. tugas pembantuan
B. tugas pelestarian
C. hak asal-usul desa
D. hak dan kewajiban desa
Jawab:
C. Benar, hak ulayat merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan desa yang didasarkan pada hak asal-usul desa
39. Pemecahan satu kelurahan menjadi dua kelurahan disebut
A. penggabungan
B. pemekaran
C. pembentukan
D. perekatan
Jawab:
B. Benar, pemecahan satu daerah menjadi dua disebut pemekaran
PETUNJUK: Untuk Soal Nomor 40 sampai 50 Pilihlah!
A. Jika 1) dan 2) Benar
B. Jika 1) dan 3) Benar
C. Jika 2) dan 3) Benar
D. Jika 1), 2) dan 3) Semuanya Benar
40. Hubungan intra set dan inter set pada kondisi sistem pemerintahan menggambarkan tentang
1. kewajiban
2. tanggung jawab
3. produksi
Jawab:
Jawaban 1,2,3 benar (D). Hubungan intra set dan inter set berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, produksi, dan konsumsi
41. Unsur nilai dalam komponen sistem pemerintahan Indonesia meliputi
1. Pancasila
2. cita-cita negara
3. pemilihan umum
Jawab:
Jawaban 1,2 benar (A). Unsur nilai dalam komponen sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari Pancasila, cita-cita negara dan tujuan negara
42. Implikasi dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, yang bukan lagi dipilih oleh MPR, maka
1. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR
2. memperkuat konsep mekanisme check and balance
3. tidak ada yang membatasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden
Jawab:
Jawaban 1,2 benar (A). Pemilihan secara langsung diantaranya adalah presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR serta memperkuat konsep mekanisme check and balance
43. Tujuan nasional penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia adalah
1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. menciptakan kesejahteraan masyarakat
3. memelihara kestabilan dunia
Jawab:
Jawaban 1,2 benar (A). Tujuan nasional penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat
44. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itu sering disebut sebagai
1. processor
2. promotor
3. transformator
Jawab:
Jawaban 1,3 benar (B). Sistem sering disebut processor atau transformator
45. Pembinaan oleh pemerintah pusat/kabupaten/kota terhadap pemerintah kelurahan antara lain dilakukan dengan cara
1. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan
2. memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan
3. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi
Jawab:
Jawaban 1,2 benar (A). Pembinaan oleh pemerintah pusat/kabupaten/kota terhadap kelurahan dilakukan dengan cara memberikan pedoman kerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
46. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat dihentikan, apabila
1. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru
2. berhalangan tetap
3. didakwa melakukan tindak pidana korupsi
Jawab:
Jawaban 1,2,3 benar (D). Lihat Undang-Undang No.32 Tahun 2004, khususnya pada pasal yang mengatur Kepala Daerah
47. Tujuan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah
1. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
2. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
3. meningkatkan pencegahan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan
Jawab:
Jawaban 1,2,3 benar (D). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk dengan tujuan melindungi kaum perempuan dari kekerasan
48. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Kementrian atau Instansi yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan adalah
1. Jaksa Agung
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Luar Negeri
Jawab:
Jawaban 1,3 benar (B). Menteri Pertanian berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian
49. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut oleh Indonesia, Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Namun demikian DPR wajib menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Presiden dan DPR adalah
1. saling mengkritisi dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara
2. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, dan berkonsultasi dengan DPR dalam menetapkan kebijakan publik
3. DPR berhak melakukan interpelasi terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak wajar
Jawab:
Jawaban 1,2,3 benar (D). Hubungan antar lembaga negara mengacu pada mekanisme check and balance
50. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial adalah
1. logika the winner takes all dalam pemilihan presiden secara langsung menciptakan budaya non-kompromi sehingga sulit membangun konsesus
2. presiden dan parlemen dapat saling membubarkan
3. pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif cenderung mendorong konflik
Jawab:
Jawaban 1,3 benar (B). Jawaban nomor 2 merupakan ciri sistem pemerintahan parlementer
Jika Anda mengalami kesulitan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat membantu Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia, semoga soal ini dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca berbagai soal lainnya hanya di blog soal uas ut, dan jangan lupa untuk merekomendasikan blog ini pada teman Anda yang lainnya dan berbagi artikel ini ke sosial media, terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan yang kami bagikan ini selain kami kemas dalam bentuk artikel, kami juga telah menyiapkannya dalam bentuk file PDF yang mana bisa Anda download langsung pada akhir artikel, kami telah menyiapkan link downloadnya. Mempelajari soal-soal seperti ini akan sangat epektif dari pada Anda belajar langsung dari modul dan membaca semua materi yang ada. Tentu hal tersebut akan sangat menyita waktu Anda, nah dengan adanya soal seperti ini tak jarang soal yang akan keluar nantinya akan sama persis seperti soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 3 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4215 Teori Politik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4213 Sistem Politik Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan SKOM4101 Pengantar Ilmu Komunikasi
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4318 Sistem Kepartaian dan Pemilu
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4214 Sistem Sosial Budaya Indonesia
Tentunya Anda akan sangat dimudahkan dengan adanya soal seperti ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, karena dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Jadi Anda sangat dimudahkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda. Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 sampai semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia Beserta Kunci Jawaban
Seperti yang telah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak hanya berbagi Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga berbagi berbagai soal lainnya untuk jurusan yang berbeda, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Pemerintahan ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4320
1. Bangunan negara dalam bentuk himpunan beberapa negara di mana masing-masing negara tetap berdaulat, disebutA. negara kesatuan
B. negara serikat
C. otonomi negara-negara
D. serikat negara-negara
Jawab:
D. Benar, serikat negara-negara merupakan salah satu bangunan negara yang berwujud himpunan
2. Teori asal mula negara yang mengasumsikan terbentuknya negara sebagai hasil pendudukan dan penaklukan kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lemah, adalah Teori
A. Kekuatan
B. Keturunan
C. Organis
D. Daluarsa
Jawab:
A. Benar, Teori Kekuatan berdasar atas asumsi bahwa negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lemah
3. Urusan pemerintahan wajib menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang
A. berdampak luas terhadap masyarakat
B. dapat dilaksanakan bersama
C. terkait dengan kekhasan daerah
D. berkaitan dengan pelayanan dasar
Jawab:
D. Benar, urusan pemerintah dibagi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
4. Pada masa berlakunya UUD 1945 periode I (1945), sistem pemerintahan yang dianut adalah pemerintahan
A. presidensial
B. parlementer
C. campuran
D. kesatuan
Jawab:
A. Benar, pada periode I (1945) berlakunya UUD 1945, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial
5. Di dalam bahasa Inggris, istilah pemerintahan dan pemerintah sebenarnya tidak ada perbedaan, yaitu disebut dengan kata "government" dan dalam bahasa Perancis disebut dengan kata "gouverment". Kedua istilah ini bersumber dari istilah Latin yaitu "gubernauculum" yang berarti
A. kemudi
B. kerangka
C. rumah
D. pola
Jawab:
A. Benar, gubernauculum berarti kemudi
6. Jumlah penduduk yang besar berpengaruh terhadap lingkungan sistem pemerintahan Indonesia, yang dalam konsep sistem pemerintahan dikategorikan sebagai faktor
A. fisik
B. geografi
C. demografi
D. struktur
Jawab:
C. Benar, faktor demografis merupakan cerminan jumlah penduduk yang merupakan modal bagi proses pembangunan
7. Pengertian kedaulatan ke dalam dari suatu negara adalah
A. pengakuan dunia internasional terhadap keberadaan suatu negara
B. kemampuan negara untuk mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan negara lain
C. kekuatan suatu negara untuk memaksa semua penduduknya menaati peraturan perundang-undangan
D. kemampuan negara untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya terhadap serangan dari dalam negeri
Jawab:
C. Benar, kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan negara untuk memaksa semua penduduk, tanpa kecuali untuk menaati peraturan perundang-undangan
8. Latar belakang munculnya teori trias politica dari Montesquieu adalah
A. tuntutan masyarakat Perancis yang menginginkan demokrasi
B. respon terhadap monopoli kekuasaan Raja Louis XIV dari Perancis
C. pengaruh sistem politik dari Amerika Serikat
D. tuntutan para bangsawan Perancis yang menginginkan kekuasaan
Jawab:
B. Benar, trias politica dilatar belakangi oleh kondisi Perancis yang dikuasai oleh Raja Louis XIV yang sangat absolut, sehingga muncul pemikiran agar kekuasaan dipisahkan tidak hanya dimonopoli oleh satu orang
9. Menurut Konstitusi RIS, pemerintah dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat apabila DPR dianggap tidak memenuhi pertanggung jawaban yang diberikan atau tidak mewakili kehendak rakyat, dan pembubaran tersebut harus diikuti dengan
A. penunjukan anggota DPR yang baru
B. pengangkatan anggota DPR oleh presiden
C. pelantikan kembali anggota DPR yang lama
D. pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang baru
Jawab:
D. Benar, Konstitusi RIS menganut sistem parlemeter
10. Pada hakikatnya rakyat dan negara bagian di Indonesia pada masa diberlakukannya UUD 1950, menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan, yang ditandai oleh adanya
A. Negara Pasundan menproklamirkan sebagai Negara Islam Serikat
B. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada pemerintah federal
C. Dewan Konstituante menyatakan dirinya mampu menyusun konstitusi pengganti UUD 1950
D. Presiden Soekarno membubarkan pembentukan Negara Pasundan
Jawab:
B. Benar, Federalisme ternyata tidak cocok diterapkan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan tindakan negara bagian Jawa Timur untuk menggabungkan diri dengan negara federal
11. Kegagalan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950 disebabkan oleh
A. adanya perbedaan tentang paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam konstitusi
B. persaingan di tubuh Konstituante untuk menduduki posisi DPR
C. pergantian sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke presidensial
D. persaingan antara partai politik untuk memasukkan masing-masing kepentingannya
Jawab:
A. Benar, Konstituante gagal mempersatukan pertentangan antara kelompok politisi Islam dan kelompok nasionalis dalam merumuskan UUD yang baru
12. Dasar pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah
A. amanat Pancasila
B. amanat DPR
C. wewenang Presiden
D. wewenang Menteri
Jawab:
C. Benar, Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah badan pemerintah pusat yang dibentuk atas wewenang Presiden
13. Pemindah alihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto bertujuan untuk
A. menjaga kestabilan pemerintah
B. mengamankan sistem Demokrasi Terpimpin
C. mengamalkan Pancasila
D. melanggengkan kekuasaan elit politik
Jawab:
A. Benar, pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto pada 11 Maret 1966 bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintah
14. Ditinjau dari tugas dan fungsi MPR seperti diatur dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga supreme body, tetapi menjadi Lembaga Negara yang
A. memiliki otoritas menjatuhkan Presiden
B. tidak memiliki wewenang apapun, hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat
C. memiliki kekuatan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi
D. sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya
Jawab:
D. Benar, MPR menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, kedudukannya sejajar dengan Lembaga Negara yang lain. Sebutan Lembaga Tertinggi tidak berlaku lagi
15. Landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI pasca Orde Baru adalah
A. Pancasila
B. UUD 1945
C. Propenas
D. GBHN
Jawab:
C. Benar, landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI adalah Propenas
16. Asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengandung arti bahwa
A. suatu keputusan harus didukung oleh alasan dan fakta yang dijadikan dasar keputusan tersebut
B. suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil
C. pejabat administrasi pemerintahan harus mengambil keputusan dengan cara yang aspiratif
D. pejabat administrasi pemerintahan wajib melindungi hak asasi individu dan golongan
Jawab:
B. Benar, asas kecermatan mengandung arti bahwa setiap keputusan harus dipersiapkan dengan cermat, untuk meminimkan resiko dan akibatnya
17. Asas tertib dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuntut pejabat pemerintahan untuk berperilaku dan bertindak
A. adil dan proporsional
B. selaras, serasi, dan seimbang
C. profesional, efektif dan efisien
D. aspiratif, selektif dan tidak diskriminatif
Jawab:
B. Benar, asas tertib merupakan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan
18. Pada struktur lembaga negara dan susunan pemerintahan pusat, terdapat lembaga departemen dan lembaga non-departemen. Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan menerapkan asas
A. efektivitas
B. proporsional
C. fungsional
D. fleksibelitas
Jawab:
C. Benar, salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan adalah asas fungsional (keahlian) di samping asas kedaerahan
19. Menurut UUD 1945 yang diamandemen, komposisi keanggotaan MPR terdiri dari
A. DPR, utusan golongan, dan utusan daerah
B. DPR, utusan golongan, dan unsur TNI
C. DPD dan seluruh anggota DPR
D. DPD dan seluruh anggota BPK
Jawab:
C. Benar, anggota MPR terdiri dari dua kamar, yaitu DPR dan DPD
20. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, maka anggota DPR diberikan hak angket, yakni hak untuk
A. mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar
B. meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dijalankan pemerintah, yang dianggap tidak wajar
C. menyatakan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan, sehingga perlu dikeluarkan somasi
D. mendukung dan mendorong pelaksanaan sebuah kebijakan yang dianggap membela kepentingan rakyat
Jawab:
A. Benar, hak angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu kebijakan pemerintah
21. Kekuasaan yang masih melekat pada MPR pasca amandemen UUD 1945 adalah
A. MPR memiliki kekuatan untuk mengubah Undang-Undang dan menjatuhkan Presiden
B. MPR dapat menggunakan pengaruhnya melalui DPR dalam mengawasi dan menilai lembaga-lembaga negara lainnya
C. MPR keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat sebagai lembaga perwakilan
D. MPR memiliki kekuasaan dalam menentukan kepala negara dan membentuk kabinet
Jawab:
B. Benar, kekuasaan yang masih melekat pada MPR pasca amandemen UUD 1945 adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat yang legitimate, meski tidak sekuat pada masa Orde Baru
22. Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, yakni pasal yang menyatakan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) paling rendah berijazah SLTP, diubah menjadi seluruh masyarakat dapat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsinya dalam hal
A. uji konstitusi
B. uji materi UU
C. pengesahan UU
D. pelaksanaan UU
Jawab:
B. Benar, kasus tersebut merupakan contoh koreksi atas UU oleh Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai uji materi UU
23. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan meliputi
A. agama, pemerintahan, dan pembangunan
B. agama, pemerintahan dan moneter
C. pemerintahan, pembangunan, dan keamanan
D. pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
Jawab:
D. Benar, urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan meliputi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
24. Kabinet yang telah habis masa jabatannya, namun masih diminta untuk meneruskan pekerjaan sehari-hari sampai kabinet baru terbentuk, disebut kabinet
A. presidensial
B. parlementer
C. demisioner
D. pembangunan
Jawab:
C. Benar, kabinet demisioner adalah kabinet yang telah habis masa jabatannya tetapi masih diminta untuk meneruskan pekerjaannya sampai kabinet baru terbentuk
25. Perubahan kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer, yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dipicu oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X, yaitu tentang
A. pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
B. pembentukan partai-partai politik
C. pendirian negara-negara bagian di Indonesia
D. pendirian Badan Pekerja MPR
Jawab:
B. Benar, Maklumat Wakil Presiden No. X tentang pembentukan partai-partai politik
26. Penyusunan personalia Kabinet Pembangunan pada masa awal pemerintahan Orde Baru didasarkan pada pengalaman masing-masing menteri atau keahlian menteri, sehingga Kabinet Pembangunan disebut sebagai
A. Zaken Cabinet atau Kabinet Ahli
B. Zaken Cabinet atau Kabinet Politis
C. Regrouping Cabinet atau Kabinet Bersama
D. Reshuffle Cabinet atau Kabinet Bersatu
Jawab:
A. Benar, personalia Kabinet Ahli didasarkan oleh keahlian menteri di bidangnya atau ada pula menyebutnya kaum teknokrat
27. Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie tidak bertahan lama, yakni 1 tahun 5 bulan, yang disebabkan oleh
A. presiden B.J Habibie mengundurkan diri
B. presiden B.J Habibie menolak meneruskan kabinet
C. MPR menolak pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie
D. MPR memilih presiden baru menggantikan presiden B.J Habibie
Jawab:
C. Benar, kabinet reformasi pembangunan tidak bertahan lama karena MPR menolak pertangung jawaban presiden B.J Habibie
28. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam
A. menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro dan memimpin departemen khusus
B. menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen
C. mengkoordinasikan pembangunan di bidang politik dan memimpin departemen khusus
D. mengkoordinasikan pembangunan di bidang hukum tetapi tidak memimpin departemen khusus
Jawab:
B. Benar, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas tidak memimpin departemen namun bertugas menyinkronkan pembangunan secara makro
29. Maksud otonomi yang nyata sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, adalah
A. daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
B. memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan sebagai bagian utama dari tujuan nasional
C. daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat
D. memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
Jawab:
A. Benar, konsep otonomi daerah berangkat dari ajaran rumah tangga riil dan formal. Otonomi yang dianut oleh UU No.33/2004 adalah otonomi nyata. sesuai dengan potensi daerah
30. Salah satu kewenangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) adalah
A. merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
B. penyiapan kader-kader pemimpin di tingkat nasional
C. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemhanas
D. melaksanakan dan memantapkan kader pimpinan bangsa
Jawab:
A. Benar, Lembaga Ketahanan Nasional adalah Lembaga Non-Departemen yang berwenang merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional secara makro
31. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan
A. hak guna usaha
B. hak guna pakai
C. ijin kerja bagi tenaga domestik
D. ijin prinsip eksportir
Jawab:
A. Benar, BKPM menerbitkan hak guna usaha
32. Tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah
A. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
B. pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas LAN
C. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN
D. pengkajian kebijakan dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pengembangan administrasi negara
Jawab:
A. Benar, Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah Lembaga Non-Departemen yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
33. Tujuan pemberian otonomi daerah ditinjau dari segi manajemen pemerintahan adalah
A. mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi rakyat
B. meningkatkan partisipasi dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat
C. meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
D. melancarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat
Jawab:
C. Benar, ditinjau dari manajemen pemerintahan, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
34. Desentralisasi teritorial adalah
A. pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom di dalam lingkungannya
B. penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
C. pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atasan kepada bawahan untuk memperlancar pekerjaan
D. penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya
Jawab:
B. Benar, desentralisasi dibedakan menjadi dua, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial mengakibatkan adanya otonomi daerah
35. Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk
A. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
B. memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah
C. membuat dan menetapkan peraturan daerah
D. membahas kebijakan walikota
Jawab:
C. Benar, fungsi legislasi menghasilkan produk peraturan daerah
36. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa hanya berada di
A. provinsi
B. kota
C. kabupaten
D. kecamatan
Jawab:
C. Benar, menurut UU No.22 Tahun 1999, Desa hanya berada di kabupaten
37. Rekrutmen Kepala Desa dilakukan dengan cara
A. penunjukan dari kabupaten
B. pengangkatan oleh camat
C. pemilihan oleh BPD
D. pemilihan langsung oleh rakyat
Jawab:
D. Benar, Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat
38. Pengelolaan tanah hak ulayat, seperti tanah "prabumian" di Bali, merupakan tugas dan kewenangan desa yang didasarkan pada
A. tugas pembantuan
B. tugas pelestarian
C. hak asal-usul desa
D. hak dan kewajiban desa
Jawab:
C. Benar, hak ulayat merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan desa yang didasarkan pada hak asal-usul desa
39. Pemecahan satu kelurahan menjadi dua kelurahan disebut
A. penggabungan
B. pemekaran
C. pembentukan
D. perekatan
Jawab:
B. Benar, pemecahan satu daerah menjadi dua disebut pemekaran
PETUNJUK: Untuk Soal Nomor 40 sampai 50 Pilihlah!
A. Jika 1) dan 2) Benar
B. Jika 1) dan 3) Benar
C. Jika 2) dan 3) Benar
D. Jika 1), 2) dan 3) Semuanya Benar
40. Hubungan intra set dan inter set pada kondisi sistem pemerintahan menggambarkan tentang
1. kewajiban
2. tanggung jawab
3. produksi
Jawab:
Jawaban 1,2,3 benar (D). Hubungan intra set dan inter set berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, produksi, dan konsumsi
41. Unsur nilai dalam komponen sistem pemerintahan Indonesia meliputi
1. Pancasila
2. cita-cita negara
3. pemilihan umum
Jawab:
Jawaban 1,2 benar (A). Unsur nilai dalam komponen sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari Pancasila, cita-cita negara dan tujuan negara
42. Implikasi dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, yang bukan lagi dipilih oleh MPR, maka
1. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR
2. memperkuat konsep mekanisme check and balance
3. tidak ada yang membatasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden
Jawab:
Jawaban 1,2 benar (A). Pemilihan secara langsung diantaranya adalah presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR serta memperkuat konsep mekanisme check and balance
43. Tujuan nasional penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia adalah
1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. menciptakan kesejahteraan masyarakat
3. memelihara kestabilan dunia
Jawab:
Jawaban 1,2 benar (A). Tujuan nasional penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat
44. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itu sering disebut sebagai
1. processor
2. promotor
3. transformator
Jawab:
Jawaban 1,3 benar (B). Sistem sering disebut processor atau transformator
45. Pembinaan oleh pemerintah pusat/kabupaten/kota terhadap pemerintah kelurahan antara lain dilakukan dengan cara
1. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan
2. memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan
3. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi
Jawab:
Jawaban 1,2 benar (A). Pembinaan oleh pemerintah pusat/kabupaten/kota terhadap kelurahan dilakukan dengan cara memberikan pedoman kerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
46. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat dihentikan, apabila
1. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru
2. berhalangan tetap
3. didakwa melakukan tindak pidana korupsi
Jawab:
Jawaban 1,2,3 benar (D). Lihat Undang-Undang No.32 Tahun 2004, khususnya pada pasal yang mengatur Kepala Daerah
47. Tujuan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah
1. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
2. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
3. meningkatkan pencegahan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan
Jawab:
Jawaban 1,2,3 benar (D). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk dengan tujuan melindungi kaum perempuan dari kekerasan
48. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Kementrian atau Instansi yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan adalah
1. Jaksa Agung
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Luar Negeri
Jawab:
Jawaban 1,3 benar (B). Menteri Pertanian berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian
49. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut oleh Indonesia, Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Namun demikian DPR wajib menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Presiden dan DPR adalah
1. saling mengkritisi dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara
2. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, dan berkonsultasi dengan DPR dalam menetapkan kebijakan publik
3. DPR berhak melakukan interpelasi terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak wajar
Jawab:
Jawaban 1,2,3 benar (D). Hubungan antar lembaga negara mengacu pada mekanisme check and balance
50. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial adalah
1. logika the winner takes all dalam pemilihan presiden secara langsung menciptakan budaya non-kompromi sehingga sulit membangun konsesus
2. presiden dan parlemen dapat saling membubarkan
3. pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif cenderung mendorong konflik
Jawab:
Jawaban 1,3 benar (B). Jawaban nomor 2 merupakan ciri sistem pemerintahan parlementer
Download Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4320
Seperti yang telah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang telah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah Anda menyimpan dokumen, karena terkadang ada dari Mahasiswa yang kesulitan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia, silahkan Anda klik link dibahwa ini.Jika Anda mengalami kesulitan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat membantu Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia, semoga soal ini dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca berbagai soal lainnya hanya di blog soal uas ut, dan jangan lupa untuk merekomendasikan blog ini pada teman Anda yang lainnya dan berbagi artikel ini ke sosial media, terima kasih.