loading...
Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Administrasi Negara IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah lengkap dengan kunci jawaban kami share untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan pada Semester 5. Pada postingan kami yang lalu, kami telah berbagi Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 5, terakhir kami memposting Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4433 Perencanaan Kota. Seperti yang selalu kami sampaikan pada setiap postingan kami bahwa Soal Ujian UT yang kami bagian ini merupaan ringkasan latihan soal mandiri pada setiap modul mata kuliah Anda dan materi yang ada.
Dengan adanya Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara dan berbagai Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang telah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih dimudahkan dalam mempelajari isi materi pada modul. Tak hanya soal saja, namun kami juga memposting berbagai hal lainnya terkait tugas dari Mahasiswa UT, seperti Contoh Laporan PKP UT, Contoh Laporan PKM UT dan masih banyak lainnya. Anda juga bia melihat Nilai Ujian UT pada artikel kami sebelumnya, Anda kan dipandu jika masih belum paham bagaimana cara mengecek Nilai Ujian UT.
Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 5 lainnya:
Soal Ujian UT yang kami bagikan ini tak kami pisahkan antara soal dan kunci jawabannya, jadi tentunya Anda sangat mudah sekali dalam mempelajarinya. Anda bisa mempelajari soal ini secara online. Kami juga telah menyiapkan setiap soal dalam bentuk dokumen PDF yang mana Anda bisa mendownload soal ini pada akhir artikel. Dan tak hanya soal saja, Anda juga bisa mengecek Nilai UT pada postingan yang telah kami bagikan sebelumnya, Anda bisa mengecek Nilai UT Pendas maupun Nilai UT Non Pendas.
Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.
A. motivasi
B. kepatutan
C. profesionalitas
D. proporsionalitas
Jawab:
D. benar, asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat
2. Hak DPR untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap suatu kejadian di masyarakat adalah ...
A. angket
B. budget
C. inisiatif
D. amandemen
Jawab:
A. benar, merupakan hak DPR untuk melakukan penyeledikan
3. Lembaga Ketahanan Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen menyelenggarakan fungsi antara lain ...
A. penyerasi rencana sektoral dan regional ke dalam suatu rencana pembangunan nasional
B. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional
C. pengembangan dan pembinaan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia
D. pengkajian strategis mengenai berbagai masalah nasional dan internasional
Jawab:
D. benar, merupakan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional
4. Lembaga pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah ...
A. kepala daerah dan perangkat daerah
B. pemerintah daerah dan DPRD
C. kepala daerah dan wakilnya
D. kepala daerah dan DPRD
Jawab:
B. benar, keduanya merupakan lembaga pemerintahan daerah
5. Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala daerah disebut sebagai fungsi ...
A. amandemen
B. budget
C. inisiatif
D. legislasi
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi DPRD untuk menyusun dan/atau menetapkan APBD
6. Pegawai negeri sipil daerah antara lain bertugas pada instansi ...
A. Kantor Urusan Agama
B. Kantor Kepolisian Resort
C. Dinas Pendidikan
D. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Jawab:
C. benar, merupakan PNS daerah, pendidikan didesentralisasikan kepada daerah
7. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pendapatan daerah
D. pembiayaan daerah
Jawab:
D. benar, merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali
8. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
A. rumah sakit
B. terminal
C. jalan dan pasar
D. kartu tanda penduduk
Jawab:
D. benar, merupakan pelayanan yang bersifat regulatif
9. Mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai adalah ...
A. pengawasan
B. pengendalian
C. pemeriksaan
D. pembinaan
Jawab:
B. benar, merupakan mekanisme untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan
10. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah ...
A. memiliki tingkat kebebasan tertentu
B. memiliki kewenangan secara formal
C. menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
D. memiliki kewenangan terbatas
Jawab:
D. benar, merupakan ciri model pelaksana
11. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi teknik organisasi pemerintahan adalah ...
A. mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
B. menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
C. mencapai suatu pemerintahan yang efisien
D. mengakomodir kekhususan daerah
Jawab:
C. benar, merupakan alasan dilihat dari segi teknik organisasi
12. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain ...
A. pegawai pusat yang bekerja di daerah berada di bawah pengawasan kepala wilayah
B. kepala daerah melakukan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
C. hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat
Jawab:
D. benar, merupakan merupakan karakteristik field administration
13. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk ...
A. pembuatan pedoman, norma dan standar
B. pemberian pelayanan kepada masyarakat
C. pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
D. penegakan norma dan standar yang telah disepakati
Jawab:
B. benar, merupakan pengurusan
14. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain ...
A. pendidikan
B. kesehatan
C. pertahanan
D. pertanahan
Jawab:
C. benar, merupakan kewenangan pusat, tidak didesentralisasikan
15. Urusan-urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah disebut sebagai ...
A. urusan pusat
B. urusan daerah
C. kewenangan pangkal
D. isi otonomi daerah
Jawab:
C. benar, merupakan kewenangan pangkal
16. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang menggunakan ajaran rumah tangga formil antara lain ...
A. setiap saat urusan rumah tangga daerah dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan
B. urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
C. persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
D. urusan rumah tangga daerah sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah
Jawab:
B. benar, merupakan ciri ajaran rumah tangga formil
17. Kedudukan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 adalah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah adalah ...
A. pengawas pemerintahan daerah
B. penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
C. pimpinan kebijaksanaan politik potensial daerahnya
D. pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan
Jawab:
D. benar, merupakan tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah
18. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang antara lain ...
A. mengadakan penyelidikan
B. mengajukan pernyataan pendapat
C. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
D. mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
Jawab:
C. benar, merupakan tugas dan wewenang DPRD
19. Organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ...
A. sekretariat daerah
B. lembaga teknis daerah
C. badan atau kantor
D. dinas daerah
Jawab:
A. benar, merupakan pembantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan
20. Jika distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang digunakan adalah...
A. by origin
B. by formula
C. by percentage
D. money follow function
Jawab:
A. benar, merupakan model hubungan keuangan pusat-daerah berdasar asal sumber penerimaan
21. Pajak daerah yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
A. pajak kendaraan tidak bermotor
B. pajak kendaraan bermotor
C. pajak perorangan
D. landrente
Jawab:
A. benar, pajak ini merupakan kelanjutan pemungutan pajak daerah sejak jaman Hindia Belanda
22. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada daerah provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak daerah provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
A. jalan
B. pembangunan
C. kekayaan
D. kendaraan bermotor
Jawab:
D. benar, merupakan pajak daerah provinsi
23. Dana alokasi khusus menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk ...
A. memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
B. membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
C. membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi
D. menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam
Jawab:
B. benar, merupakan tujuan pemberian dana alokasi khusus
24. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan ...
A. pelatihan
B. pembinaan
C. pengendalian
D. prasarana
Jawab:
D. benar, merupakan pendanaan dalam rangka tugas pembantuan
25. Sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
A. alokasi dasar
B. kapasitas fiskal
C. celah fiskal
D. kebutuhan fiskal
Jawab:
B. benar, merupakan dana yang bersumber dari PAD dan dana bagi hasil
26. Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...
A. membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
B. membiayai penyediaan pelayanan umum
C. memperbaiki infrastruktur perekonomian
D. menutup kekurangan arus kas
Jawab:
D. benar, merupakan penggunaan pinjaman jangka pendek
27. Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk melakukan kontrol terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah, maka birokrasi publik harus dapat memberikan layanan yang profesional, artinya adalah ...
A. pelayanan publik lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran
B. pelayanan publik dicirikan oleh akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan
C. prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat,dan mudah
D. persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif memiliki kejelasan dan kepastian
Jawab:
B. benar, merupakan karakteristik layanan yang bersifat profesional
28. Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya adalah pola pelayanan publik ...
A. satu pintu
B. satu atap
C. fungsional
D. terpusat
Jawab:
A. benar, merupakan pola pelayanan publik secara tunggal
29. Fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah antara lain diwujudkan dalam aktivitas ...
A. penyuluhan
B. keagamaan
C. pembuatan terminal
D. pemberian perijinan
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi pelayanan masyarakat
30. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah antara lain dapat dilihat pada ...
A. rencana kerja pemerintah daerah
B. kebijakan umum anggaran daerah
C. rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
D. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
Jawab:
D. benar, rencana pencapaian standar pelayanan minimal terlihat pada renstra SKPD
31. Tahap pertumbuhan suatu negara yang dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional adalah tahap ...
A. abad konsumsi massa
B. tinggal landas
C. pra kondisi tinggal landas
D. masyarakat tradisional
Jawab:
B. benar, tahap ini dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional
32. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan antara lain berdasarkan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas yang ...
A. mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan
B. mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
C. menentukan setiap kegiatan dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan
D. menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
Jawab:
A. benar, asas ini mengutamakan keahlian penyelenggara negara
33. Perencanaan pembangunan nasional yang menggunakan pendekatan teknokratik dilakukan dengan cara ...
A. menjabarkan agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye
B. menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah
C. melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan
D. musyawarah yang dilaksanakan pada setiap jenjang pemerintahan
Jawab:
B. benar, merupakan cara yang ditempuh menurut pendekatan teknokratik
34. Tingkat kemajuan suatu bangsa ditinjau dari indikator sosial dapat diukur dari ...
A. laju pertumbuhan penduduk dan derajat kesehatan
B. tingkat pendapatan masyarakat dan pembagiannya
C. kualitas sumber daya manusia
D. peran serta rakyat secara nyata dan efektif
Jawab:
C. benar, merupakan tingkat kemajuan bangsa dilihat dari indikator sosial
35. Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil, maka pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005 – 2025 antara lain diarahkan untuk melakukan penataan proses politik. Fokus penataan proses politik tersebut adalah ...
A. pelembagaan demokrasi
B. pengalokasian kekuasaan
C. penanaman nilai demokratis
D. pembentukan kemandirian masyarakat
Jawab:
B. benar, merupakan fokus penataan proses politik
36. Prioritas rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah ...
A. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
B. tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan manusia berkualitas serta kemampuan Iptek
C. peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian
D. terciptanya Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis, peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat
Jawab:
A. benar, merupakan prioritas rencana pembangunan jangka menengah 2020- 2024
37. Aktivitas pengawasan dalam organisasi lebih difokuskan pada ...
A. tindakan koreksi terhadap kinerja organisasi
B. standar kerja dan prosedur organisasi
C. pengukuran dan pembandingan kinerja dengan standar
D. cara pelaksanaan rencana, program dan kegiatan organisasi melalui tindakan turun tangan
Jawab:
C. benar, merupakan fokus pengawasan
38. Untuk mengubah perilaku aparatur yang salah dan membuat kinerja aparatur sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan, diperlukan pengawasan...
A. preventif
B. represif
C. internal
D. eksternal
Jawab:
B. benar, pengawasan ini dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang salah
39. Suatu sistem pengawasan yang baik antara lain bersifat edukatif, artinya pengawasan dapat...
A. mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan
B. mendidik orang agar berlaku jujur
C. memberikan perlindungan bagi yang tidak bersalah
D. menghasilkan saran penyempurnaan dan pengembangan organisasi
Jawab:
B. benar, merupakan ciri pengawasan bersifat edukatif
40. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
A. menteri dalam negeri
B. gubernur
C. bupati/walikota
D. camat
Jawab:
C. benar, bupati/walikota mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan
41. Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui ...
A. pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
B. pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
C. peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
D. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
Jawab:
C. benar, merupakan upaya penguatan fungsi pengawasan
Pilihlah A, jika 1 dan 2 benar; B, jika 1 dan 3 benar; C, jika 2 dan 3 benar; dan D, jika semuanya benar.
42. Menteri negara yang berada dalam koordinasi Menko Perekonomian antara lain menteri negara ...
1. komunikasi dan informasi
2. riset dan teknologi
3. Badan Usaha Milik Negara
Jawab:
C. benar, Menristek dan Menteri Negara BUMN berada dalam koordinasi Menko Perekonomian
43. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan pusat dan daerah antara lain meliputi ...
1. kewenangan dan keuangan
2. pelayanan umum
3. pemanfaatan sumber daya
Jawab:
D. benar, Hubungan pusat – daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi kewenangan, keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya
44. Aparat pengawas fungsional dalam sistem pemerintahan yang fungsi dan tugas pokoknya di bidang pengawasan antara lain ...
1. DPR dan DPRD
2. BPK dan BPKP
3. Inspektur Jenderal dan Bawasda
Jawab:
C. benar, BPK dan BPKP dan inspektur jenderal dan Bawasda merupakan pengawas fungsional
45. Upaya yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengawasan DPRD efektif antara lain ...
1. konsultasi, komunikasi dan kerja sama
2. penyamaan persepsi tentang kedudukan DPRD dan kepala daerah
3. hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Jawab:
D. benar, efektivitas pengawasan DPRD memerlukan konsultasi, komunikasi, kerjasama dan penyamaan persepsi tentang kedudukan DPRD dan kepala daerah serta hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Kami berharap soal-soal yang kami bagikan pada blog Soal UAS UT ini bisa berguna bagi Anda dalam menyiapan diri untuk mengikuti Ujian Akhir Semester nantinya. Dengan mempelajari soal seperti ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan jawabannya tentu Anda akan lebih mudah mengingat materinya jika kemungkinan nantinya soal yang sama keluar pada waktu ujian.
Sekian artikel ami terkait Soal Ujian UT Manahemen IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah, semoga artikel ini bisa berguna bagi Anda. Jika Anda ada pertanyaan terait koten pada blog ini, silahkan hubungi kami melalui halaman Contact Jangan lupa juga untuk merekomendasikan blog kami pada teman Anda yang lainnya, dan berbagi Soal kami pada Social Media agar teman Anda bisa mengetahuinya juga, terima kasih.
Dengan adanya Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara dan berbagai Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang telah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih dimudahkan dalam mempelajari isi materi pada modul. Tak hanya soal saja, namun kami juga memposting berbagai hal lainnya terkait tugas dari Mahasiswa UT, seperti Contoh Laporan PKP UT, Contoh Laporan PKM UT dan masih banyak lainnya. Anda juga bia melihat Nilai Ujian UT pada artikel kami sebelumnya, Anda kan dipandu jika masih belum paham bagaimana cara mengecek Nilai Ujian UT.
Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 5 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4230 Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ISIP4111 Asas-asas Manajemen
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4218 Psikologi Sosial
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4433 Perencanaan Kota
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara IPEM4429 Manajemen Pelayanan Umum
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara IPEM4429 Manajemen Pelayanan Umum
Soal Ujian UT yang kami bagikan ini tak kami pisahkan antara soal dan kunci jawabannya, jadi tentunya Anda sangat mudah sekali dalam mempelajarinya. Anda bisa mempelajari soal ini secara online. Kami juga telah menyiapkan setiap soal dalam bentuk dokumen PDF yang mana Anda bisa mendownload soal ini pada akhir artikel. Dan tak hanya soal saja, Anda juga bisa mengecek Nilai UT pada postingan yang telah kami bagikan sebelumnya, Anda bisa mengecek Nilai UT Pendas maupun Nilai UT Non Pendas.
Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah Beserta Kunci Jawaban
Seperti yang telah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak hanya berbagi Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga berbagi berbagai soal lainnya untuk jurusan yang berbeda, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Administrasi Negara ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara.Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara IPEM4425
1. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas ...A. motivasi
B. kepatutan
C. profesionalitas
D. proporsionalitas
Jawab:
D. benar, asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat
2. Hak DPR untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap suatu kejadian di masyarakat adalah ...
A. angket
B. budget
C. inisiatif
D. amandemen
Jawab:
A. benar, merupakan hak DPR untuk melakukan penyeledikan
3. Lembaga Ketahanan Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen menyelenggarakan fungsi antara lain ...
A. penyerasi rencana sektoral dan regional ke dalam suatu rencana pembangunan nasional
B. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional
C. pengembangan dan pembinaan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia
D. pengkajian strategis mengenai berbagai masalah nasional dan internasional
Jawab:
D. benar, merupakan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional
4. Lembaga pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah ...
A. kepala daerah dan perangkat daerah
B. pemerintah daerah dan DPRD
C. kepala daerah dan wakilnya
D. kepala daerah dan DPRD
Jawab:
B. benar, keduanya merupakan lembaga pemerintahan daerah
5. Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala daerah disebut sebagai fungsi ...
A. amandemen
B. budget
C. inisiatif
D. legislasi
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi DPRD untuk menyusun dan/atau menetapkan APBD
6. Pegawai negeri sipil daerah antara lain bertugas pada instansi ...
A. Kantor Urusan Agama
B. Kantor Kepolisian Resort
C. Dinas Pendidikan
D. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Jawab:
C. benar, merupakan PNS daerah, pendidikan didesentralisasikan kepada daerah
7. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pendapatan daerah
D. pembiayaan daerah
Jawab:
D. benar, merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali
8. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
A. rumah sakit
B. terminal
C. jalan dan pasar
D. kartu tanda penduduk
Jawab:
D. benar, merupakan pelayanan yang bersifat regulatif
9. Mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai adalah ...
A. pengawasan
B. pengendalian
C. pemeriksaan
D. pembinaan
Jawab:
B. benar, merupakan mekanisme untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan
10. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah ...
A. memiliki tingkat kebebasan tertentu
B. memiliki kewenangan secara formal
C. menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
D. memiliki kewenangan terbatas
Jawab:
D. benar, merupakan ciri model pelaksana
11. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi teknik organisasi pemerintahan adalah ...
A. mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
B. menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
C. mencapai suatu pemerintahan yang efisien
D. mengakomodir kekhususan daerah
Jawab:
C. benar, merupakan alasan dilihat dari segi teknik organisasi
12. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain ...
A. pegawai pusat yang bekerja di daerah berada di bawah pengawasan kepala wilayah
B. kepala daerah melakukan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
C. hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat
Jawab:
D. benar, merupakan merupakan karakteristik field administration
13. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk ...
A. pembuatan pedoman, norma dan standar
B. pemberian pelayanan kepada masyarakat
C. pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
D. penegakan norma dan standar yang telah disepakati
Jawab:
B. benar, merupakan pengurusan
14. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain ...
A. pendidikan
B. kesehatan
C. pertahanan
D. pertanahan
Jawab:
C. benar, merupakan kewenangan pusat, tidak didesentralisasikan
15. Urusan-urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah disebut sebagai ...
A. urusan pusat
B. urusan daerah
C. kewenangan pangkal
D. isi otonomi daerah
Jawab:
C. benar, merupakan kewenangan pangkal
16. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang menggunakan ajaran rumah tangga formil antara lain ...
A. setiap saat urusan rumah tangga daerah dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan
B. urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
C. persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
D. urusan rumah tangga daerah sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah
Jawab:
B. benar, merupakan ciri ajaran rumah tangga formil
17. Kedudukan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 adalah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah adalah ...
A. pengawas pemerintahan daerah
B. penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
C. pimpinan kebijaksanaan politik potensial daerahnya
D. pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan
Jawab:
D. benar, merupakan tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah
18. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang antara lain ...
A. mengadakan penyelidikan
B. mengajukan pernyataan pendapat
C. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
D. mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
Jawab:
C. benar, merupakan tugas dan wewenang DPRD
19. Organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ...
A. sekretariat daerah
B. lembaga teknis daerah
C. badan atau kantor
D. dinas daerah
Jawab:
A. benar, merupakan pembantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan
20. Jika distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang digunakan adalah...
A. by origin
B. by formula
C. by percentage
D. money follow function
Jawab:
A. benar, merupakan model hubungan keuangan pusat-daerah berdasar asal sumber penerimaan
21. Pajak daerah yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
A. pajak kendaraan tidak bermotor
B. pajak kendaraan bermotor
C. pajak perorangan
D. landrente
Jawab:
A. benar, pajak ini merupakan kelanjutan pemungutan pajak daerah sejak jaman Hindia Belanda
22. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada daerah provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak daerah provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
A. jalan
B. pembangunan
C. kekayaan
D. kendaraan bermotor
Jawab:
D. benar, merupakan pajak daerah provinsi
23. Dana alokasi khusus menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk ...
A. memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
B. membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
C. membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi
D. menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam
Jawab:
B. benar, merupakan tujuan pemberian dana alokasi khusus
24. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan ...
A. pelatihan
B. pembinaan
C. pengendalian
D. prasarana
Jawab:
D. benar, merupakan pendanaan dalam rangka tugas pembantuan
25. Sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
A. alokasi dasar
B. kapasitas fiskal
C. celah fiskal
D. kebutuhan fiskal
Jawab:
B. benar, merupakan dana yang bersumber dari PAD dan dana bagi hasil
26. Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...
A. membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
B. membiayai penyediaan pelayanan umum
C. memperbaiki infrastruktur perekonomian
D. menutup kekurangan arus kas
Jawab:
D. benar, merupakan penggunaan pinjaman jangka pendek
27. Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk melakukan kontrol terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah, maka birokrasi publik harus dapat memberikan layanan yang profesional, artinya adalah ...
A. pelayanan publik lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran
B. pelayanan publik dicirikan oleh akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan
C. prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat,dan mudah
D. persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif memiliki kejelasan dan kepastian
Jawab:
B. benar, merupakan karakteristik layanan yang bersifat profesional
28. Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya adalah pola pelayanan publik ...
A. satu pintu
B. satu atap
C. fungsional
D. terpusat
Jawab:
A. benar, merupakan pola pelayanan publik secara tunggal
29. Fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah antara lain diwujudkan dalam aktivitas ...
A. penyuluhan
B. keagamaan
C. pembuatan terminal
D. pemberian perijinan
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi pelayanan masyarakat
30. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah antara lain dapat dilihat pada ...
A. rencana kerja pemerintah daerah
B. kebijakan umum anggaran daerah
C. rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
D. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
Jawab:
D. benar, rencana pencapaian standar pelayanan minimal terlihat pada renstra SKPD
31. Tahap pertumbuhan suatu negara yang dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional adalah tahap ...
A. abad konsumsi massa
B. tinggal landas
C. pra kondisi tinggal landas
D. masyarakat tradisional
Jawab:
B. benar, tahap ini dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional
32. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan antara lain berdasarkan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas yang ...
A. mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan
B. mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
C. menentukan setiap kegiatan dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan
D. menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
Jawab:
A. benar, asas ini mengutamakan keahlian penyelenggara negara
33. Perencanaan pembangunan nasional yang menggunakan pendekatan teknokratik dilakukan dengan cara ...
A. menjabarkan agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye
B. menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah
C. melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan
D. musyawarah yang dilaksanakan pada setiap jenjang pemerintahan
Jawab:
B. benar, merupakan cara yang ditempuh menurut pendekatan teknokratik
34. Tingkat kemajuan suatu bangsa ditinjau dari indikator sosial dapat diukur dari ...
A. laju pertumbuhan penduduk dan derajat kesehatan
B. tingkat pendapatan masyarakat dan pembagiannya
C. kualitas sumber daya manusia
D. peran serta rakyat secara nyata dan efektif
Jawab:
C. benar, merupakan tingkat kemajuan bangsa dilihat dari indikator sosial
35. Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil, maka pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005 – 2025 antara lain diarahkan untuk melakukan penataan proses politik. Fokus penataan proses politik tersebut adalah ...
A. pelembagaan demokrasi
B. pengalokasian kekuasaan
C. penanaman nilai demokratis
D. pembentukan kemandirian masyarakat
Jawab:
B. benar, merupakan fokus penataan proses politik
36. Prioritas rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah ...
A. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
B. tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan manusia berkualitas serta kemampuan Iptek
C. peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian
D. terciptanya Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis, peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat
Jawab:
A. benar, merupakan prioritas rencana pembangunan jangka menengah 2020- 2024
37. Aktivitas pengawasan dalam organisasi lebih difokuskan pada ...
A. tindakan koreksi terhadap kinerja organisasi
B. standar kerja dan prosedur organisasi
C. pengukuran dan pembandingan kinerja dengan standar
D. cara pelaksanaan rencana, program dan kegiatan organisasi melalui tindakan turun tangan
Jawab:
C. benar, merupakan fokus pengawasan
38. Untuk mengubah perilaku aparatur yang salah dan membuat kinerja aparatur sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan, diperlukan pengawasan...
A. preventif
B. represif
C. internal
D. eksternal
Jawab:
B. benar, pengawasan ini dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang salah
39. Suatu sistem pengawasan yang baik antara lain bersifat edukatif, artinya pengawasan dapat...
A. mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan
B. mendidik orang agar berlaku jujur
C. memberikan perlindungan bagi yang tidak bersalah
D. menghasilkan saran penyempurnaan dan pengembangan organisasi
Jawab:
B. benar, merupakan ciri pengawasan bersifat edukatif
40. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
A. menteri dalam negeri
B. gubernur
C. bupati/walikota
D. camat
Jawab:
C. benar, bupati/walikota mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan
41. Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui ...
A. pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
B. pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
C. peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
D. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
Jawab:
C. benar, merupakan upaya penguatan fungsi pengawasan
Pilihlah A, jika 1 dan 2 benar; B, jika 1 dan 3 benar; C, jika 2 dan 3 benar; dan D, jika semuanya benar.
42. Menteri negara yang berada dalam koordinasi Menko Perekonomian antara lain menteri negara ...
1. komunikasi dan informasi
2. riset dan teknologi
3. Badan Usaha Milik Negara
Jawab:
C. benar, Menristek dan Menteri Negara BUMN berada dalam koordinasi Menko Perekonomian
43. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan pusat dan daerah antara lain meliputi ...
1. kewenangan dan keuangan
2. pelayanan umum
3. pemanfaatan sumber daya
Jawab:
D. benar, Hubungan pusat – daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi kewenangan, keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya
44. Aparat pengawas fungsional dalam sistem pemerintahan yang fungsi dan tugas pokoknya di bidang pengawasan antara lain ...
1. DPR dan DPRD
2. BPK dan BPKP
3. Inspektur Jenderal dan Bawasda
Jawab:
C. benar, BPK dan BPKP dan inspektur jenderal dan Bawasda merupakan pengawas fungsional
45. Upaya yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengawasan DPRD efektif antara lain ...
1. konsultasi, komunikasi dan kerja sama
2. penyamaan persepsi tentang kedudukan DPRD dan kepala daerah
3. hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Jawab:
D. benar, efektivitas pengawasan DPRD memerlukan konsultasi, komunikasi, kerjasama dan penyamaan persepsi tentang kedudukan DPRD dan kepala daerah serta hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Download Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara IPEM4425
Soal yang kami bagikan ini tak hanya dalam bentuk artikel saja, namun kami juga telah menyiapkan soal-soal ini dalam bentuk dokumen PDF yang mana bisa Anda unduh langsung untuk nanti Anda cetak dan pelajari di rumah, jadi Anda tidak perlu repot untuk melakukan copy-paste artikel ini. Nah berikut ini bisa Anda Download Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah, berikut silahkan klik link dibawah ini.Kami berharap soal-soal yang kami bagikan pada blog Soal UAS UT ini bisa berguna bagi Anda dalam menyiapan diri untuk mengikuti Ujian Akhir Semester nantinya. Dengan mempelajari soal seperti ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan jawabannya tentu Anda akan lebih mudah mengingat materinya jika kemungkinan nantinya soal yang sama keluar pada waktu ujian.
Sekian artikel ami terkait Soal Ujian UT Manahemen IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah, semoga artikel ini bisa berguna bagi Anda. Jika Anda ada pertanyaan terait koten pada blog ini, silahkan hubungi kami melalui halaman Contact Jangan lupa juga untuk merekomendasikan blog kami pada teman Anda yang lainnya, dan berbagi Soal kami pada Social Media agar teman Anda bisa mengetahuinya juga, terima kasih.